Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih Melalui Pengabdian Berbasis Penelitian (Community-Based Participatory Research) di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Ahmad Robi Ul’zikri; M. Doddy Syahirul Alam; Mahmuddin Sirait; Rizki Masyahbandi; Purnama Julia Utami; Andi Ilmi Utami Irwan; Dian Iskandar; Ricky Zulfauzan; Anyualatha Haridison; Bismar Harris Satriawan; Yeni Wulandari; Esa Salsa Bella
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): November
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/9wkj1669

Abstract

Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya merupakan lembaga baru yang berdiri dalam semangat program Astacita Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Sebagai lembaga yang baru tumbuh, koperasi ini menghadapi sejumlah persoalan mendasar, antara lain keterbatasan permodalan, lemahnya tata kelola organisasi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan dan kredibilitas koperasi. Untuk menjawab persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dengan pendekatan Community-Based Participatory Research dilakukan guna mendorong partisipasi aktif anggota dan masyarakat sekitar dalam proses penguatan kelembagaan. Kegiatan utama berupa workshop pembekalan dan pendampingan kelembagaan koperasi dirancang untuk meningkatkan kapasitas manajerial, akuntabilitas, dan transparansi lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kegiatan workshop, yang kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo untuk memetakan dinamika partisipasi, tantangan, serta peluang penguatan koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman anggota terhadap prinsip koperasi, terbentuknya komitmen bersama dalam pengelolaan modal, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat mitra. Kesimpulannya, model pengabdian berbasis penelitian partisipatif ini terbukti efektif dalam memperkuat kelembagaan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Analisis Konseptual Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Rizki Masyahbandi
Journal of Citizenship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i1.685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis konseptual, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk regulasi, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yang mencakup tiga dimensi tahapan, yaitu pengawasan preventif pada tahap perencanaan APBDes, pengawasan konkuren pada tahap pelaksanaan, dan pengawasan retrospektif pada tahap pertanggungjawaban. Efektivitas pengawasan BPD dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti kualitas regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sinergitas dengan pemerintah desa, serta faktor-faktor penghambat seperti rendahnya kapasitas anggota, keterbatasan anggaran operasional, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui program pelatihan berkelanjutan, reformasi regulasi yang memberikan insentif memadai, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa, Undang-Undang Desa.
Enhancing Awareness and Community Participation in Sigi Village for Effective and Sustainable Development Rizki Masyahbandi; Lita Liani; Elsya Marlina; Gio Hermawan; Jessika R. Silaban; Davie Surya rayoga; Rafly Hermawan; Yoga Agustiawan; Indra Siregar; Octa Adriano; Amara; Samuel Kristofani S
Bratasena: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2026): Bratasena: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Februrary 2026)
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: Many community members remain insufficiently active in participating in various development processes and village-level decision-making. Contribution: Applying community empowerment knowledge acquired during academic studies through concrete activities within the community. Method: The method used in delivering the socialization material employed a direct and interactive approach. The material was presented face-to-face by the resource person to the Village Head as well as the village administrative staff. Results: The outcome of this socialization activity was an increase in awareness and the practice of community participation in inclusive and democratic village decision-making, which was fully supported by the Village Head as a facilitator and leader of village deliberations. Conclusion: The evaluation of the implementation of the socialization activity indicates that the program was carried out effectively and generally received positive responses from the village head and the supporting staff.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Sebagai Instrumen Penguatan Otonomi Desa Dan Ekonomi Kerakyatan Di Kalimantan Tengah Intan Jupitha Sri Rejeki; Haliza Fatimah; Rizki Masyahbandi
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v12i1.26717

Abstract

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program strategis pemerintah yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya mempercepat pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan KDKMP dalam penyelenggaraan otonomi desa serta relevansinya bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan perundang-undangan, buku dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur koperasi, serta fenomena kebijakan KDKMP di Kalimantan Tengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDKMP dapat menjadi instrumen penguatan otonomi desa apabila dikelola secara partisipatif, transparan, berbasis kebutuhan lokal, dan tidak sekadar menjadi program administratif. Di Kalimantan Tengah, peluang KDKMP tampak pada potensi pangan, perkebunan rakyat, hasil hutan bukan kayu, perikanan, perdagangan lokal, serta kebutuhan distribusi barang pokok. Namun, tantangan utama meliputi kualitas sumber daya manusia pengelola, legalitas dan ketersediaan lahan, sinkronisasi data, risiko tumpang tindih dengan BUMDes, serta potensi lemahnya akuntabilitas. Kesimpulannya, KDKMP perlu ditempatkan sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan yang memperkuat prinsip demokrasi ekonomi dan otonomi desa, bukan sebagai beban birokratis baru. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat harus memastikan bahwa KDKMP berjalan sesuai prinsip koperasi, tata kelola yang baik, dan perlindungan kepentingan anggota. Kata kunci: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Otonomi Desa; Ekonomi Kerakyatan; Kalimantan Tengah; Good Governance
Dinamika Politik Hukum Dalam Implementasi  Hak Asasi Manusia di Era Reformasi Yunus Praja Panjika; Maharidiawan Putra; Ahmad Robi Ul'zikri; Rizki Masyahbandi
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 3 No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65974/jiposster.v3i4.12

Abstract

Studi penelitian  ini menyelidiki perubahan politik hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sejak Reformasi. Setelah rezim Orde Baru berakhir pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam tata kelola hukum dan politik untuk memperkuat supremasi hukum dan menjamin pemenuhan HAM. Namun, masih ada banyak tantangan yang menghalangi penegakan HAM di Indonesia, seperti ketidakkonsistenan kebijakan, intervensi politik, dan penegakan hukum yang lemah. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Itu melihat berbagai regulasi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Penulis juga menekankan beberapa kasus penting yang menunjukkan konflik antara politik hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum HAM telah diperbaiki, penerapan praktiknya masih terbatas. Ini karena perubahan politik yang memengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan ketidaksepakatan kebijakan. Studi ini menyarankan reformasi hukum yang lebih mendalam untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mengurangi intervensi politik dalam sistem peradilan.