<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 terhadap sistem akreditasi program studi dan kualitas pendidikan tinggi dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menetapkan norma inkonstitusional bersyarat dengan menegaskan bahwa akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri berdasarkan kebutuhan keilmuan dan kesepakatan akademik. Putusan ini mencerminkan pergeseran menuju desentralisasi yang lebih partisipatif. Implikasinya bersifat dualistik, yaitu berpotensi meningkatkan kualitas akreditasi, namun juga menimbulkan risiko disparitas standar dan kelemahan pengawasan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan ini selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan.]]>
Copyrights © 2026
