Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Aji Saptaji
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Pembulatan Desimal ke Bawah Keterwakilan Perempuan di KPU Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah Muhammad Rafi Nur Akbar; Chaerul Shaleh; Aji Saptaji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1013

Abstract

The KPU as the respondent in the Supreme Court decision, as previously explained, was ordered to amend Article 8 paragraph (2) of PKPU 10/2023, this was not followed up by the KPU. Instead of revising the regulations, the KPU decided to make an official letter containing a request to Political Parties to comply with the Supreme Court decision, the implications of this Article make the list of permanent candidates for female DPRD members of Bandung Regency many less than 30% in each electoral district, The method used by researchers in this study is the Empirical Normative Legal Method which uses a normative or binding and regulatory rule or law which is combined with factual empirical data. The results of the study show that the KPU did not comply with the Supreme Court decision to revise Article 8 paragraph 2, The implications of rounding the decimal down caused 33 electoral districts on the list of permanent candidates for DPRD members from 18 contesting parties to be less than 30% female representation. From the perspective of the industrial policy, there is no prohibition regarding women in politics or becoming a leader, especially if what a woman is fighting for are good things and things that are beneficial for everyone.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXIII/2025 TERHADAP AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Nasywa Nathania Syalaisha; Muhammad Amin; Aji Saptaji
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 terhadap sistem akreditasi program studi dan kualitas pendidikan tinggi dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menetapkan norma inkonstitusional bersyarat dengan menegaskan bahwa akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri berdasarkan kebutuhan keilmuan dan kesepakatan akademik. Putusan ini mencerminkan pergeseran menuju desentralisasi yang lebih partisipatif. Implikasinya bersifat dualistik, yaitu berpotensi meningkatkan kualitas akreditasi, namun juga menimbulkan risiko disparitas standar dan kelemahan pengawasan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan ini selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKABUMI KOTA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH Raka Anugrah Pratama; Aji Saptaji; Budi Tresnayadi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini penting mengingat Perpol Nomor 7 Tahun 2022 merupakan instrumen reformasi internal Polri yang dirancang untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta didukung oleh data empiris mengenai pelanggaran kode etik anggota Polri di Polres Sukabumi Kota selama periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penegakan sanksi kode etik berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di Polres Sukabumi Kota telah dilaksanakan secara normatif dan prosedural melalui mekanisme Seksi Profesi dan Pengamanan serta Komisi Kode Etik Kepolisian, namun efektivitasnya masih terbatas, yang ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran berulang, khususnya pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkotika, mangkir dinas, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya fungsi preventif dan transparansi dalam publikasi hasil penegakan kode etik; dan 2) dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penegakan kode etik kepolisian secara normatif sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi al-shurṭah dalam wilayah al-tanfidh, namun belum sepenuhnya merefleksikan prinsip pertanggungjawaban (mas’uliyyah), pengawasan moral, dan keterbukaan publik yang menjadi prasyarat penting dalam tata kelola kekuasaan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum dalam Islam.
STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI DAPIL III KABUPATEN BOGOR Farah Salma Rubbiyanti; Chaerul Shaleh; Aji Saptaji
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Partai Gerindra dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Daerah Pemilihan III Kabupaten Bogor serta meninjau dampaknya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kebijakan afirmatif mengenai kuota perempuan merupakan instrumen konstitusional untuk memperluas partisipasi politik dan menjamin keadilan representasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan telaah regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah memenuhi ketentuan kuota secara administratif melalui mekanisme penjaringan terbuka, dukungan struktural partai, serta fasilitasi kampanye tanpa pembedaan gender. Strategi tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pencalonan dan kampanye politik. Namun demikian, keterwakilan perempuan secara substantif masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya finansial, jaringan politik, dan pengalaman elektoral. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, strategi partai telah mencerminkan prinsip al-‘adalah dan syura dalam aspek prosedural, tetapi pencapaian maslahah secara optimal memerlukan penguatan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kuota formal, tetapi juga oleh konsistensi strategi internal partai dalam membangun kaderisasi dan pemberdayaan politik perempuan.
Co-Authors Budi Tresnayadi Chaerul Shaleh Farah Salma Rubbiyanti Muhammad Amin Muhammad Rafi Nur Akbar Nasywa Nathania Syalaisha Raka Anugrah Pratama