<![CDATA[Pulang balee marriage remains a customary marital practice among Acehnese society, referring to a marriage between a person and his or her former in-law following the death or divorce of the previous spouse. This practice is commonly regarded as a social mechanism for preserving kinship continuity and ensuring the care of children; however, it may also give rise to social stigma within the community. These circumstances raise important questions regarding how pulang balee marriage is understood within the framework of customary norms and how the identities of families involved in such marriages are constructed and negotiated in social life. Although pulang balee has long been recognized as part of Acehnese customary practice, scholarly attention to family identity construction and the dynamics of social stigma surrounding this marriage practice remains limited, particularly from the perspective of legal anthropology. This study aims to examine pulang balee marriage in relation to family identity construction and the strategies adopted by families to cope with social stigma. The research employs an empirical legal approach using a legal anthropology perspective. Data were analyzed descriptively and analytically by examining the social practices that exist within the community. The findings reveal that pulang balee marriage serves to preserve kinship continuity, maintain family stability, and ensure the continuity of child care following the death of a spouse. Although the practice does not automatically generate social stigma, differing public perceptions of customary norms and moral values may lead to particular social judgments. The identities of families engaged in pulang balee marriages are constructed through an ongoing process of negotiation among customary values, community perceptions, and lived family experiences. Families adopt various strategies to gain social acceptance by reaffirming customary values, promoting narratives centered on child protection, and strengthening their participation in community life. This study contributes to the development of legal anthropology by demonstrating that family identity in pulang balee marriages is not statically determined by customary norms but is dynamically negotiated through the interaction between living law, cultural values, and social perceptions. [Perkawinan pulang balee merupakan praktik perkawinan yang masih ditemukan dalam masyarakat Aceh, yaitu perkawinan antara seseorang dengan iparnya setelah terjadi kematian atau perceraian pasangan sebelumnya. Praktik ini sering dipandang sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keberlanjutan hubungan kekerabatan dan pengasuhan anak, namun di sisi lain tidak jarang memunculkan stigma sosial dalam masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana praktik pulang balee dipahami dalam kerangka norma adat, serta bagaimana identitas keluarga yang menjalani perkawinan tersebut dibentuk dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial. Meskipun telah menjadi bagian dari praktik adat yang hidup dalam masyarakat Aceh, kajian mengenai konstruksi identitas keluarga dan dinamika stigma sosial dalam perkawinan pulang balee masih relatif terbatas, khususnya dari perspektif antropologi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan pulang balee dalam kaitannya dengan konstruksi identitas keluarga dan strategi menghadapi stigma masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan menelaah praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan pulang balee dalam masyarakat Aceh berfungsi menjaga keberlanjutan hubungan kekerabatan, stabilitas keluarga, serta keberlangsungan pengasuhan anak setelah kematian pasangan. Praktik ini tidak selalu menimbulkan stigma sosial secara langsung, namun perbedaan persepsi masyarakat terhadap norma adat dan nilai moral dapat memunculkan penilaian tertentu dalam lingkungan sosial. Identitas keluarga yang menjalani perkawinan pulang balee terbentuk melalui proses negosiasi antara nilai adat, persepsi masyarakat, dan pengalaman keluarga. Keluarga mengembangkan berbagai strategi dalam rangka memperoleh penerimaan sosial dengan menegaskan nilai adat, membangun narasi perlindungan anak, serta memperkuat partisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian antropologi hukum dengan menunjukkan bahwa identitas keluarga dalam praktik pulang balee tidak dibentuk secara statis oleh norma adat, melainkan melalui proses negosiasi yang dinamis antara hukum yang hidup (living law), nilai budaya, dan persepsi sosial masyarakat.] ]]>
Copyrights © 2026
