Garuda - Garba Rujukan Digital

Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial Reza, Firmansyah; Khairuddin, Khairuddin
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i1.5

This research discusses the Walimatul'Urs tradition in Pea Jambu Village, a tradition carried out in the context of marriage. The problem of this research is that there is a cultural change and addition in the traditional eating process in the village, although the traditional process is still carried out in accordance with the previous tradition. The purpose of this study is to understand and document changes and additions in the traditional eating process, as well as to examine the community's views on these changes. The research method used is direct observation and in-depth interviews with local communities and indigenous leaders. The results of the discussion show that despite changes and additions in the traditional eating process, the community still adheres to traditional values. One of the important outcomes is the prohibition of taking food at a party without a permit, which is considered stealing and is prohibited in Islamic teachings. In conclusion, although there are some changes, the core values of the Walimatul'Urs tradition are still maintained by the people of Pea Jambu Village. [Abstrak: Penelitian ini membahas tradisi Walimatul’Urs di Desa Pea Jambu, sebuah tradisi yang dilaksanakan dalam rangka pernikahan. Permasalahan penelitian ini adalah adanya perubahan budaya dan penambahan dalam proses makan adat di desa tersebut, meskipun proses adat tetap dilaksanakan sesuai dengan tradisi sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendokumentasikan perubahan serta penambahan dalam proses makan adat, serta memeriksa pandangan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung dan wawancara mendalam dengan masyarakat setempat dan tokoh adat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dan penambahan dalam proses makan adat, masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional. Salah satu hasil penting adalah adanya larangan mengambil makanan di tempat pesta tanpa izin, yang dianggap sebagai tindakan mencuri dan dilarang dalam ajaran Islam. Kesimpulannya, meskipun terdapat beberapa perubahan, nilai-nilai inti dari tradisi Walimatul’Urs tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Pea Jambu

Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman, Asman
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i1.13

Penelitian ini membahas tentang dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum keluarga islam. Perkembangan judi online yang begitu cepat, dengan banyaknya penyedia layanan judi online yang bertebaran, memudahkan siapa pun untuk melakukan transaksi perjudian. Fokus dalam penelitia ini adalah bagai mana dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Analisis dalam penelitian ini bersumber dari bahan sekunder yang dikumpulkan yang terkait penelitian dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumahtangga. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah efek buruk dari perjudian online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga antaranya adalah faktor sosial dan ekonomi menyebabkan suami istri merasa sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga, ditambah kekalahan dalam perjudian yang menyebabkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian

Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Rapitah, Rapitah
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i1.16

Penelitian berjudul “Ancaman Pidana terhadap Pelaku Perkawinan dengan Anak di Bawah Umur”, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai delik pidana pada perkawinan anak di bawah umur, dengan tujuan untuk mengetahui delik-delik pidana yang terdapat pada perkawinan anak di bawah umur. Teknik penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan di atas ada dua teknik yaitu teknik penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mengumpulkan berbagai literatur dan bahan bacaan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Dan teknik lainya adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak terkait sehubungan dengan pendapat mereka terhadap permasalahan untuk menyempurnakan penelitian. Dengan menggunakan kedua metode di atas, penulis akan memberikan gambaran bahwa perkawinan dengan anak di bawah umur merupakan perbuatan melanggar hukum, baik undang-undang perkawinan, KUHP, dan undang-undang perlindungan anak. Akibat pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan anak di bawah umur memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi anak yang mengalaminya, baik itu secara fisik maupun psikis. Sekalipun seorang anak rela dinikahkan, pelaku tetap dikenai hukuman pidana atas perbuatannya menikahi anak di bawah umur sebagaimana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum di Indonesia. Namun demikian, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam (muslim) menanggapi bahwa perkawinan di bawah umur merupakan suatu kebolehan sementara yang teguh berpegang pada dampak-dampak perkawinan di bawah umur menganggap perbuatan itu adalah suatu kejahatan.]

Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri Erlinda, Erlinda
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i1.17

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup masyarakat. Perkawinan dilakukan melalui berbagai model, seperti kawin kontrak, kawin bawa lari, kawin resmi, kawin di bawah tangan dan yang paling popular di kalangan masyarakat adalah kawin siri. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum anak yang lahir dari pernikahan siri menurut fatwa ulama Aceh dan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi akibat terhadap anak yang lahir dari nikah siri. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan, penafsiran dan analisis data sehingga sangat menentukan untuk tercapainya tujuan secara efektif karena metode tersebut senantiasa dapat memperbaharui mutu dan kualitas tulisan. Dalam hukum Islam apapun bentuk dan model perkawinan sepanjang telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perkawinan itu dianggap sah, sementara menurut hukum perkawinan di Indonesia selain sah menurut agama dan juga memiliki kekuatan hukum bila dicatat sesuai perundang-undangan.]

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mandi Di Sungai Dengan Menggunakan Sinembung Sari , Rosnida
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i1.18

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mandi di sungai dengan menggunakan sinembung, yang dilihat dari beberapa teori dalam qawaidul fiqhiyah, seperti Al-‘Adatu Muhakkamah, dan ‘urf. Setiap daerah lainnya tentu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, namun harus dapat dikaji dengan benar apakah kebiasaan tersebut melanggar syari’at atau tidak. Mandi di sungai dengan menggunakan sinembung tentu dapat menampakkan aurat pada yang bukan mahramnya, kita ketahui bersama bahwa kewajiban menutup aurat merupakan perintah wajib dari Allah SWT yang harus kita patuhi, sebagaimana Firman Allah dalam al-quran surah Al-Ahzab ayat 59. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mandi di sungai dengan menggunakan sinembung sudah tentu melanggar kaidah-kaidah syari’at hukum islam, terutama dalam menjaga auratnya. Namun, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat di Desa Silatong terpaksa mandi di sungai, beberapa diantaranya yaitu, jarak sungai yg dekat dgn rumah, blm ada sumur didalam rumah, serta sampai sekarang Desa Silatong merupakan salah satu Desa di Kecamatan Simpang Kanan yg belum terakses oleh air PAM sampai sekarang

The Effectiveness of Mediation in the Syar'iyah Court of Idi in Divorce Cases Zulfikar, Zulfikar; Aminah, Aminah; Azharuddin, Azharuddin
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i2.48

This study discusses the Effectiveness of Mediation Implementation at the Idi Sharia Court in Divorce Cases. Mediation in divorce cases at the Idi Sharia Court ends peacefully very little, so the success rate of mediation is very low. The problem in this study is how effective is the implementation of mediation in divorce cases and what factors support and inhibit the success of mediation in divorce cases at the Idi Sharia Court, the purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of mediation in divorce cases and what factors support and inhibit the success of mediation in divorce cases at the Idi Sharia Court. The research method used in this study is empirical juridical with a legal sociology approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were Judge Mediators at the Idi Sharia Court. The results of the study: 1) The implementation of mediation at the Idi Sharia Court has not been effective but the procedure is in accordance with PERMA No. 1 In 2016, Mediation that was successfully reconciled in 2020-2023 from 498 divorce cases, only 2 cases were successfully reconciled in their entirety. 2) Obstacles and Challenges faced by the judge mediator are that there are no Non-Judge Mediator personnel, then the main problem of the case has been left for too long so that it is difficult to reconcile, and there is a lack of public awareness of mediation, both the function and role of the mediator. The conclusion is that mediation at the Idi Sharia Court can be said to be ineffective because the results of Mediation very rarely end in peace, the obstacles and challenges faced by the judge mediator at the Idi Sharia Court One of them is that there are no Non-Judge Mediator personnel and a lack of public awareness of the benefits of mediation. Abstract: Penelitian ini membahas Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Mahkamah Syar’iyah Idi Dalam Perkara Perceraian. Mediasi dalam kasus perceraian pada Mahkamah Syar’iyah Idi berakhir damai sangat sedikit, sehingga tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Idi, tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Idi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kulitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Mediator Hakim di Mahkamah Syar’iyah Idi. Hasil dari penelitian: 1) Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Idi belum berjalan efektif namun prosedurnya sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediasi yang berhasil didamaikan pada Tahun 2020-2023 dari 498 kasus perceraian hanya 2 kasus yang berhasil didamaikan selurunya. 2) Hambatan dan Tantangan yang dihadapi oleh mediator hakim ialah belum terdapat personil Mediator Non Hakim, kemudian permasalahan pokok perkara sudah terlalu lama dibiarkan sehingga susah untuk didamaikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang mediasi baik fungsi dan peran mediator. Kesimpulannya ialah mediasi di Mahkamah Syar’iyah Idi dapat dikatakan belum efektif karena hasil Mediasi sangat sedikit berakhir damai, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh mediator hakim di Mahkamah Syar’yah Idi Salah Satunya ialah belum terdapat personil Mediator Non Hakim dan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat mediasi.

Gender Issues in Islamic Family Law: Perspectives from History, Philosophy, and Sociology of law Nurhikmah, Nurhikmah; Yumna, Hanim
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i2.76

This research explores gender issues in Islamic family law from the perspective of history, philosophy and legal sociology. Islamic family law, which regulates various aspects of domestic life, often places men and women in different roles, with the view that these differences are complementary. However, in the modern context, the interpretation of Islamic law regarding gender faces challenges, especially in relation to demands for equality. This research uses a qualitative approach with literature study methods to analyze classical and contemporary sources, as well as looking at the application of Islamic family law in society. Research findings show that although Islamic family law offers basic rights for women, its implementation is often influenced by patriarchal norms that limit women's participation in family decisions. From the perspective of legal philosophy, there are differences in views between traditional interpretations that emphasize the complementarity of gender roles and modern interpretations that advocate equality. On the other hand, from a legal sociology perspective, the practice of Islamic family law in society is greatly influenced by social and cultural factors, resulting in challenges for women in demanding their rights. However, the Islamic family law reform movement continues to grow, driven by increasing awareness of the importance of gender equality in Islam. This research concludes that although challenges remain, opportunities exist to reform Islamic family law to make it more inclusive and fair for women, particularly through education, social advocacy, and the role of the state in legislation. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi masalah gender dalam hukum keluarga Islam dari perspektif sejarah, filsafat, dan sosiologi hukum. Hukum keluarga Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, sering kali menempatkan laki-laki dan perempuan dalam peran yang berbeda, dengan pandangan bahwa perbedaan ini bersifat komplementer. Namun, dalam konteks modern, interpretasi hukum Islam terkait gender menghadapi tantangan, terutama dalam kaitannya dengan tuntutan kesetaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis sumber-sumber klasik dan kontemporer, serta melihat penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam menawarkan hak-hak dasar bagi perempuan, penerapannya sering kali dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang membatasi partisipasi perempuan dalam keputusan keluarga. Dari perspektif filsafat hukum, ada perbedaan pandangan antara tafsir tradisional yang menekankan komplementaritas peran gender dan tafsir modern yang mengadvokasi kesetaraan. Di sisi lain, dari perspektif sosiologi hukum, praktik hukum keluarga Islam di masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, sehingga menghasilkan tantangan bagi perempuan dalam menuntut hak-hak mereka. Namun, gerakan reformasi hukum keluarga Islam terus berkembang, didorong oleh kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan tetap ada, ada peluang untuk mereformasi hukum keluarga Islam agar lebih inklusif dan adil bagi perempuan, terutama melalui pendidikan, advokasi sosial, dan peran negara dalam legislasi.

The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact Juliandika, Adam; Fazzan, Fazzan
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i2.94

The Qanun Jinayat is a regional regulation in Aceh that implements Islamic Sharia within the local criminal justice system. This article analyzes the application of the Qanun Jinayat, examining the legal aspects and social impacts it creates within the Acehnese community. Using normative juridical research methods and literature analysis, this study aims to illustrate the effectiveness of the Qanun Jinayat and the challenges encountered in its implementation, particularly regarding human rights issues and social acceptance. The findings indicate that the application of the Qanun Jinayat plays a significant role in strengthening Islamic identity in Aceh. However, challenges arise, requiring further oversight and harmonization with national legal principles and human rights values. Abstract: Qanun Jinayat merupakan peraturan daerah di Aceh yang mengimplementasikan syariat Islam dalam sistem hukum pidana lokal. Artikel ini menganalisis penerapan Qanun Jinayat dengan meninjau aspek hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan di masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan analisis literatur untuk menggambarkan efektivitas Qanun Jinayat serta tantangan dalam implementasinya, terutama terkait isu hak asasi manusia dan penerimaan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat berperan penting dalam memperkuat identitas Islam di Aceh, meskipun terdapat tantangan yang memerlukan pengawasan dan harmonisasi lebih lanjut dengan prinsip hukum nasional serta nilai-nilai HAM.

Building Islamic Ideology From Historical Studies : From Pesantren To Parliamentary Leadership Hasan, Yafis Alfian
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i2.108

Political parties are the axis of the democratic movement in a country. The urgency of ideology in political parties is very important in determining the party's future policies and decisions and strengthening the party's identity in the diversity of society. The emergence of ideology in people's lives gives its own style and has an impact on modern democracy. This study uses a qualitative descriptive approach. The results of the study show that Islamic ideology has colored democratic life by integrating Islamic values in the law and laws of the republic. Islamic boarding schools become institutions that supervise the Islamic community and educate and foster Islamic ideology and a sense of nationalism towards the republic. Behind that, Islamic boarding schools also produce the next generation in sustainability. The emergence of figures during the independence period is an example for Muslims today. Abstrak: Partai politik menjadi poros dalam gerakan demokrasi di suatu negara. Urgensi ideologi dalam partai politik sangat penting dalam menentukan kebijakan, keputusan masa depan partai dan memperkuat identitas partai dalam keberagaman masyarakat. Munculnya ideologi dalam kehidupan masyarakat memberikan gayanya sendiri dan berdampak pada demokrasi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan ideologi Islam telah mewarnai kehidupan demokrasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam hukum dan hukum republik. Pesantren menjadi lembaga yang mengawasi komunitas Islam dan mendidik serta menumbuhkan ideologi Islam dan rasa nasionalisme terhadap republik. Di balik itu, Pesantren juga menghasilkan generasi penerus dalam keberlanjutan. Munculnya tokoh-tokoh pada masa kemerdekaan menjadi contoh bagi umat Islam saat ini.

The Legal Framework of Waqf and Its Role in Modern Economic Development in Nigeria Ardo, Adam Muhammad; Muhammad, Adamu Abubakar; Adam, Muhammad Bello; Aliyu, Shafa’at Ahmad; Muhammad, Zuwaira Jibril
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i2.109

This study examines the legal framework of waqf in Nigeria and its potential role in driving modern economic development. Waqf, as one of the key institutions in Islamic economic law, has historically played a significant role in wealth redistribution, social welfare, and public service provision in many Muslim societies. Despite its substantial potential, waqf in Nigeria remains underutilized due to regulatory ambiguities, low public awareness, and complex socio-political dynamics. This research provides an in-depth analysis of the existing waqf laws in Nigeria, highlighting their strengths and weaknesses, and investigates how regulatory reforms could enhance the effectiveness of waqf in addressing socio-economic challenges. Employing a qualitative research approach, the study integrates doctrinal legal analysis with empirical research to explore the waqf framework in Nigeria and its role in economic development. The findings reveal the implications of developing a more robust legal framework for waqf in Nigeria, emphasizing its role in poverty alleviation, education funding, healthcare services, and infrastructure development, while identifying its potential as a complementary mechanism to state-provided services. The study recommends the establishment of a dedicated waqf commission to standardize regulations, ensure accountability, and promote transparency. It also advocates for partnerships between government agencies, religious institutions, and civil society to raise awareness and encourage public participation in waqf initiatives. By integrating waqf into Nigeria’s broader economic and development policies, the study concludes that waqf has the potential to play a transformative role in achieving sustainable development goals, reducing economic disparities, and fostering community-driven development. The research findings are intended to serve as a foundation for policymakers, academics, and practitioners interested in revitalizing waqf within Nigeria’s contemporary economic framework. Abstract: Penelitian ini mengkaji kerangka hukum wakaf di Nigeria serta potensinya dalam mendorong perkembangan ekonomi modern. Wakaf, sebagai salah satu institusi kunci dalam hukum ekonomi Islam, secara historis berperan penting dalam redistribusi kekayaan, kesejahteraan sosial, dan penyediaan layanan publik di banyak masyarakat Muslim. Meskipun memiliki potensi besar, wakaf di Nigeria masih kurang dimanfaatkan akibat kurangnya kejelasan regulasi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta dinamika sosial-politik yang kompleks. Penelitian ini memberikan analisis mendalam terhadap hukum wakaf yang berlaku di Nigeria, termasuk kekuatan dan kelemahannya, serta menyelidiki bagaimana reformasi regulasi dapat meningkatkan efektivitas wakaf dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, menggabungkan analisis hukum doktrinal dengan penelitian empiris untuk menyelidiki kerangka kerja wakaf di Nigeria dan perannya dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan implikasi dari pengembangan kerangka hukum yang lebih baik bagi wakaf di Nigeria, peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, serta mengidentifikasi potensinya sebagai pelengkap layanan yang disediakan oleh negara. Rekomendasi penelitian ini meliputi pembentukan komisi wakaf khusus untuk menstandarkan regulasi, memastikan akuntabilitas, dan mendorong transparansi. Penelitian ini juga mendorong kemitraan antara lembaga pemerintah, institusi keagamaan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi publik dalam inisiatif wakaf. Dengan mengintegrasikan wakaf ke dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan Nigeria secara lebih luas, penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf memiliki potensi untuk berperan transformatif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pembangunan berbasis komunitas. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk merevitalisasi wakaf dalam kerangka ekonomi kontemporer Nigeria.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Khairuddin

Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com

Phone
+6282286180987

Journal Mail Official
jurnalahlika@gmail.com

Editorial Address
Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Indonesia

Location
Kab. aceh singkil,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Khairuddin

Contact Email khairuddinazka15@gmail.com

Phone +6282286180987

Journal Mail Official jurnalahlika@gmail.com

Editorial Address Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Indonesia

Location Kab. aceh singkil, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Khairuddin

Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com

Phone
+6282286180987

Journal Mail Official
jurnalahlika@gmail.com

Editorial Address
Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Indonesia

Location
Kab. aceh singkil,

Aceh

INDONESIA