<![CDATA[Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, namun memiliki upah minimum yang menimbulkan persoalan terkait pemenuhan kesejahteraan pekerja. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang diterapkan tetap berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam kebijakan pengupahan serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses penetapan upah minimum, fasilitasi dialog tripartit, pengawasan, dan penegakan ketentuan pengupahan. Namun, efektivitas kebijakan upah minimum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kelembagaan, perubahan regulasi yang dinamis, serta ketidaksesuaian antara tingkat upah dan kebutuhan hidup pekerja. Diperlukan optimalisasi peran pemerintah daerah, penguatan kelembagaan Dewan Pengupahan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum guna mewujudkan kesejahteraan pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.]]>
Copyrights © 2026
