Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Governance and Public Administration
Alya Nafisa Zalianty
Universitas Tidar
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA ATAS RENDAHNYA UPAH MINIMUM DAERAH ISTIMEWA Talitha Najla Khaerunnisa; Alya Nafisa Zalianty; Felly Sigiro; Amelia Rizka Salsabila; Alya Zahra Sabrina
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, namun memiliki upah minimum yang menimbulkan persoalan terkait pemenuhan kesejahteraan pekerja. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang diterapkan tetap berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam kebijakan pengupahan serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses penetapan upah minimum, fasilitasi dialog tripartit, pengawasan, dan penegakan ketentuan pengupahan. Namun, efektivitas kebijakan upah minimum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kelembagaan, perubahan regulasi yang dinamis, serta ketidaksesuaian antara tingkat upah dan kebutuhan hidup pekerja. Diperlukan optimalisasi peran pemerintah daerah, penguatan kelembagaan Dewan Pengupahan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum guna mewujudkan kesejahteraan pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Analisis Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tanah PT Lippo Karawaci dan Tresna Hidayah alya nafisa zalianty
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Peninjauan Kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa dalamsistem peradilan di negara Indonesia yang diajukan terhadap putusanpengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau final.Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa digunakan dalamsengketa tanah antara PT Lippo Karawaci Tbk dan Tresna Hidayat terkaitklaim hak milik atas sebidang tanah di Desa Bencongan, KabupatenTangerang. Studi ini menelaah penerapan Peninjauan Kembali olehMahkamah Agung untuk membatalkan putusan-putusan sebelumnya daripengadilan tata usaha negara yang dianggap tidak berwenang mengadilisengketa kepemilikan tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwaupaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali menjadi instrumenpenting untuk menegakkan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketatanah saat putusan pengadilan sebelumnya dinilai cacat hukum danbertentangan dengan asas peradilan. Analisis yang dilakukan menyorotiaspek yuridis serta dampak dari putusan Peninjauan Kembali terhadappraktik penyelesaian sengketa tentang tanah yang terjadi di Indonesia.
Co-Authors Alya Zahra Sabrina Amelia Rizka Salsabila Felly Sigiro Talitha Najla Khaerunnisa