Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keabsahan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Digital dan Sengketa Fiktif Positif dalam Sistem Elektronik Fata Rahman Hakim; Silvia Nursabila; Felly Sigiro; Isnaini Isnaini
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam dan komprehensif mengenai pergeseran fundamental dalam validitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertransformasi dari format konvensional menuju format digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fokus utama penelitian adalah menganalisis keabsahan KTUN elektronik sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta implikasinya terhadap mekanisme permohonan fiktif positif. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/P/FP/2019/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan menuntut perluasan tafsir atas unsur "penetapan tertulis" dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara agar selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam studi kasus, ditemukan bahwa kegagalan sistem elektronik yang mengakibatkan tidak terbitnya keputusan dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang harus dimaknai sebagai dikabulkannya permohonan secara hukum (fiktif positif). Kegagalan teknis tidak dapat menganulir hak warga negara.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA ATAS RENDAHNYA UPAH MINIMUM DAERAH ISTIMEWA Talitha Najla Khaerunnisa; Alya Nafisa Zalianty; Felly Sigiro; Amelia Rizka Salsabila; Alya Zahra Sabrina
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, namun memiliki upah minimum yang menimbulkan persoalan terkait pemenuhan kesejahteraan pekerja. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang diterapkan tetap berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam kebijakan pengupahan serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses penetapan upah minimum, fasilitasi dialog tripartit, pengawasan, dan penegakan ketentuan pengupahan. Namun, efektivitas kebijakan upah minimum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kelembagaan, perubahan regulasi yang dinamis, serta ketidaksesuaian antara tingkat upah dan kebutuhan hidup pekerja. Diperlukan optimalisasi peran pemerintah daerah, penguatan kelembagaan Dewan Pengupahan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum guna mewujudkan kesejahteraan pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.