<![CDATA[Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara, efektivitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa sering terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan, manipulasi proses pengadaan, pengaturan spesifikasi teknis, serta pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji apabila pengadaan dilakukan dalam situasi darurat, seperti penanganan pandemi Covid-19 yang menuntut proses pengadaan dilakukan secara cepat namun tetap akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang melibatkan pejabat dinas kesehatan, pejabat pembuat komitmen, dan pihak penyedia barang. Pengadaan tersebut dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan laboratorium bergerak dengan fasilitas Biosafety Level 2+ (BSL-2+). Namun dalam pelaksanaannya, proses pengadaan diduga tidak dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi pengadaan, serta penerapan prinsip good governance menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pada sektor kesehatan dalam kondisi darurat. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi harus dilakukan secara ketat agar pelaksanaan program kesehatan tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.]]>
Copyrights © 2026
