Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg) Abdul Gofur; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara, efektivitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa sering terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan, manipulasi proses pengadaan, pengaturan spesifikasi teknis, serta pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji apabila pengadaan dilakukan dalam situasi darurat, seperti penanganan pandemi Covid-19 yang menuntut proses pengadaan dilakukan secara cepat namun tetap akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang melibatkan pejabat dinas kesehatan, pejabat pembuat komitmen, dan pihak penyedia barang. Pengadaan tersebut dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan laboratorium bergerak dengan fasilitas Biosafety Level 2+ (BSL-2+). Namun dalam pelaksanaannya, proses pengadaan diduga tidak dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi pengadaan, serta penerapan prinsip good governance menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pada sektor kesehatan dalam kondisi darurat. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi harus dilakukan secara ketat agar pelaksanaan program kesehatan tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Abdul Gofur; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1913

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions regarding the criminal offense of gambling under Indonesian criminal law, as well as the forms of criminal liability and legal sanctions applicable to perpetrators in gambling cases in North Jakarta. The study employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials were analyzed descriptively to correlate legal provisions with the gambling issues serving as the research subject. The findings indicate that criminal liability for gambling perpetrators must be predicated on the fulfillment of the elements of the offense, the existence of culpability, the capacity for criminal responsibility, and the absence of any justifying or excusing grounds. In the specific gambling case in North Jakarta, the actions of the defendant, Muchamad Efendi (alias Pepenk78 bin the late Rustam Tulus), were characterized as involvement in gambling as a livelihood without a permit. Consequently, the evidentiary process must focus on the defendant's concrete involvement and the fulfillment of the "as a livelihood" element. Criminal sanctions must also take into account the degree of culpability, the perpetrator's role, aggravating and mitigating circumstances, and the objectives of sentencing. The study concludes that the enforcement of gambling laws requires meticulous evidentiary proof and proportionate sentencing, balanced with preventive measures to deter the recurrence of gambling offenses.