Implementasi kebijakan transportasi publik perkotaan sering kali menghadapi kompleksitas relasi antar-aktor yang menghambat efektivitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas network governance dalam implementasi Program Trans Jatim di Kota Malang. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara purposif bersama pihak dinas perhubungan provinsi dan kota, operator bus, serta paguyuban angkutan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan menempatkan pemerintah provinsi sebagai aktor dominan dengan otoritas strategis penuh, sedangkan dinas kota bertindak sebagai fasilitator lokal. Meski koordinasi administratif dan kepercayaan antar-lembaga terbangun baik, hubungan yang ada masih cenderung hierarkis. Hambatan utama mencakup asimetri kekuasaan, resistensi sopir angkot akibat penurunan pendapatan, serta belum optimalnya sistem feeder antarmoda. Kesimpulannya, network governance baru efektif secara administratif namun belum substantif dalam mewujudkan kesetaraan peran dan integrasi inklusif bagi aktor informal.
Copyrights © 2026