<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang implementasi Penanaman Modal Asing atau PMA di Indonesia dalam kaitannya dengan kapastian hukum dan penyelesaian sengketa investasi, dengan fokus pada kasus antara Rafat Ali Rizvi melawan Indonesia. Penulisan penelitian ini menyoroti bahwa PMA memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pembangunan nasional, akan tetapi di sisi lain menimbulkan resiko hukum, perekonomian, dan kebijakan bagi negara tuan rumah. Indonesia sendiri mengatur perlindungan investor asing melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang mekanisme perjanjian dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pada kasus Rafat Ali menunjukan bahwa adanya sengketa investasi ini bukan hanya terjadi sebab terdapat kerugian yang dialami negara Indonesia sebagai tuan rumah akan tetapi jauh sebelumnya daripada itu yaitu tentang kepastian hukum terkait pemenuhan syarat formal dan substansial sesuai perundang-undangan berlaku yang tidak dipenuhi investor namun investasinya bisa tetap berjalan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa adanya penolakan gugatan atas sengketa Rafat Ali Rizvi dan Indonesia oleh Majelis Arbitrase karena tidak terpenuhinya syarat formal terebut dan tidak terbuktinya kedudukan hukum pada investasi yang dilakukan Rafat Ali untuk mendapat perlindungan oleh BIT. Dengan demikian, kepastian hukum, perizinan yang sah, dan kesesuaian persyaratan investasi lainnya menjadi unsur yang tidak boleh terlepas dalam Penanaman Modal di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
