IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KECAMATAN GANEAS, KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Yani Alfian (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
Rinny Dewi Anggraeni (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
I Gusti Ayu Ambarawati (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
Stenly Ferdinand Pangerapan (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
Ines Wahyu Dwi Febriana (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
Hardya Hairunnisa (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendoro usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2025, terdapat 600.000 UMKM mempunyai NIB. Dengan total NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMTSP Jaba mengatakan, pihaknya menargetkan pada 2026 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat). Diharapkan ajang Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. Penata Perizinan Ahli mengungkapkan adanya kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB itu sulit dan berbayar. Namun, kenyataannya sebaliknya.