Garuda - Garba Rujukan Digital

Optimalisasi Tata Kelola Cerdas (Smart Governance) Dengan Pendekatan Pentahelix Di Kota Kupang Chandra Johanis Putra Beama; Petrus Polyando; Sadu Wasistiono; Rinny Dewi Anggraeni
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 3 No. 6 (2022): MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v3i6.1239

Sejak tahun 2019 Kota Kupang telah memasuki pembangunan smart city, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam mewujudkan smart governance, pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan juga studi literatur berupa teori atau penelitian sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dimana hasil wawancara dengan informan dideskripsikan, kemudian dibuat koding data menggunakan korpus, kemudian diinterpretasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pentahelix telah ditempuh oleh pemerintah Kota Kupang dalam rangka optimalisasi smart governance melalui berbagai pelayanan publik, seperti pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, bersyarat, partisipatif dan tidak diskriminatif. Kolaborasi pentahelixin mewujudkan smart governance di Kota Kupang sudah cukup optimal, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti kompetensi Sumber Daya Manusia dan keterbatasan anggaran. Kata Kunci : Smart governance, kolaborasi, pentahelix, pelayanan public

PERAN KUALITAS APARATUR PADA UPAYA KEMANDIRIAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Gede Bhayu Dananjaya; Rinny Dewi Anggraeni
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1583

Berdasarkan latar belakang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai potensi nonfisik antara lain: (1) pengetahuan, pegawai harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup luas sehingga mampu menjalankan mandat tugas pekerjaannya; (2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu untuk menerima segala perintah dalam menjalankan tugasnya; (3) keahlian, pegawai diharapkan memliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya seperti untuk mengoperasikan teknologi yang ada; (4) keterampilan, pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5) human relation, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisai atau berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan sekitar, karena SDM yang profesional adalah mereka yang mampu berkomunikasi antara individu dengan baik.Penelitian pemberdayaan ini dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam batas-batas yang tidak berbenturan keras dengan political will atau lingkungan sosial politik di suatu negara. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan referensi dari evaluasi pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan di Kota Bekasi. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, apakah akan menghentikan, meneruskan, atau memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pada Program Kemandirian Perkotaan. Secara operasional tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut: (1)Konteks program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang meliputi kebijakan pemerintah, tujuan, kebutuhan masyarakat dan sasaran; (2) Input program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa sarana prasarana kerja dan sumber daya pengelola; dan (3) Proses program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa perencanaan, pengembangan kapasitas, dan kinerja pengelola; serta (4) Produk program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yaitu manfaat ekonomi bagi masyarakat.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rinny Dewi Anggraeni; Gede Bhayu Dananjaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i2.1824

Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan salah satu kebijakan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat kecamatan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah, camat, dan pihak-pihak terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, belum diperbaruinya regulasi teknis, lemahnya koordinasi antarorganisasi, serta masih adanya kecenderungan perangkat daerah mempertahankan sebagian kewenangan yang telah didelegasikan. Optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparatur kecamatan, peningkatan dukungan anggaran, penyediaan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT Rinny Dewi Anggraeni; Ajud Tajudin; I Gusti Ayu Ambarawati; Yani Alfian; Stenly Ferdinand Pangerapan
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i1.1367

Perizinan menjadi salah satu hal pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin mendirikan UMKM. Ada beberapa jenis perizinan yang harus ditempuh disesuaikan dengan jenis UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjelaskan pemberian izin usaha UMKM kini gratis. Hal ini didukung dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam aturan tersebut, pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Pengurusan perizinan bisa dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan hanya akan memberikan surat keterangan bahwa pelaku usaha yang akan mengurus perizinan tersebut benar-benar UMKM yang sudah memiliki usaha. Surat keterangan diperlukan agar tidak ada penyimpangan dengan mengatasnamakan UMKM. Kemudian, untuk usaha mikro dan kecil skema perizinannya sangat cepat. Pengusaha mikro hanya perlu mengisi satu lembar formulir dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perizinan ini bisa dikeluarkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil. Prosesnya pun gratis dan tidak diperbolehkan menarik retribusi. Sedangkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) izin hanya bisa diterbitkan oleh kabupaten atau kota dan harus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Regulasi ini diharapkan dunia usaha akan mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan maupun non-bank.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA ERA DIGITAL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Rinny Dewi Anggraeni
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v18i1.1851

Saat ini tantangan kompetensi SDM dalam era digital juga semakin kompleks dan beragam. Banyak SDM yang tidak memiliki keterampilan digital yang cukup, seperti kemampuan dalam pengolahan data, manajemen proyek, dan penguasaan perangkat lunak tertentu. Pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual sekarang telah diotomatisasi atau dilakukan dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, SDM perlu belajar cara bekerja dengan teknologi baru dan menyesuaikan tugas dan peran mereka. Selain itu, perkembangan teknologi baru juga dapat menggantikan beberapa tugas manusia, sehingga SDM perlu belajar keterampilan baru untuk tetap relevan dalam pasar kerja yang semakin ketat. Penelitian dengan metode kualitatif mencakup analisis data sekunder yang menggambarkan tingkat keterampilan digital yang ada berdasarkan reaksi responden dari PNS Pengelola Pelayanan Publik Berbasis Digital di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan publik berbasis digital di DPMPTSP Kota Tangerang, Provinsi Banten mengikuti perkembangan teknologi yang semakin masif serta memerlukan upaya kesiapan infrastruktur digital dari regulator atau pemerintah. Regulator dilibatkan dalam strategi digital, karena sangat penting dalam mendukung transformasi digital organisasi. Selain itu SDM pengelola pelayana publik di DPMPTSP Kota Tangerang tetap berpatokan pada: standard output, outcome dan feedback dari masyarakat, yang ditetapkan pada pengelolaan pelayanan digital. Sumber daya manusia yang berbasis digital dalam menunjang pola kerja yang bertransformasi dalam mengakomodasi sistem yang dibutuhkan di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten adalah dengan pengelolaan SDM di DPMPTSP Kota Bekasi, yang dikelola dalam rangka: (1) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi; (2) pengembangan layanan publik berbasis IT; (3) peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok lainnya; (4) peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya (5) membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai. Model yang sesuai untuk pengelolaan SDM berbasis digital yang mampu membangun SDM dalam experiental leaming, dan meliputi: tahap awal (assessment) dan tahap lanjutan (implementation), serta menjadi kebutuhan utama di era digital dan bertransformasi mengikuti perubahan trend saat ini di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KECAMATAN GANEAS, KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Yani Alfian; Rinny Dewi Anggraeni; I Gusti Ayu Ambarawati; Stenly Ferdinand Pangerapan; Ines Wahyu Dwi Febriana; Hardya Hairunnisa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v18i1.1852

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendoro usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2025, terdapat 600.000 UMKM mempunyai NIB. Dengan total NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMTSP Jaba mengatakan, pihaknya menargetkan pada 2026 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat). Diharapkan ajang Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. Penata Perizinan Ahli mengungkapkan adanya kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB itu sulit dan berbayar. Namun, kenyataannya sebaliknya.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search