<![CDATA[Transformasi ekonomi digital di Indonesia menciptakan kesenjangan serius antara praktik bisnis kontemporer dengan regulasi hukum dagang yang berlaku. Penelitian ini mengkaji efektivitas KUHD, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah UU Cipta Kerja), dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam menghadapi era digital. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut mengandung kekosongan norma (rechtsvacuum) yang kritis mulai dari absennya pengaturan transaksi elektronik dalam KUHD, lacuna tata kelola perusahaan teknologi dalam hukum korporasi, hingga ketiadaan klausul koperasi digital dalam UU Perkoperasian. Efektivitas ketiganya berada pada level rendah hingga sedang, sehingga diperlukan reformasi legislasi hukum dagang yang komprehensif dan berorientasi pada kepastian hukum jangka panjang.]]>
Copyrights © 2026
