<![CDATA[Koordinasi antara jaksa dan penyidik dalam tahap pra-penuntutan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana guna menjamin efektivitas penanganan perkara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti pengembalian berkas perkara (P-19) yang berulang serta perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi koordinasi horizontal antara jaksa dan penyidik dalam tahap pra-penuntutan serta menilai keterkaitannya dengan asas dominus litis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP Baru Indonesia dan RKUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara jaksa dan penyidik telah berjalan, namun belum optimal karena masih terdapat kendala teknis dan perbedaan persepsi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perwujudan asas dominus litis belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal dalam praktik pra-penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi serta peningkatan komunikasi antara jaksa dan penyidik guna mendukung efektivitas penegakan hukum pidana.]]>
Copyrights © 2026
