Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KOORDINASI JAKSA DAN PENYIDIK DALAM TAHAP PRA-PENUNTUTAN SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS DOMINUS LITIS (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO) Merita Rehulina Br Tarigan; Made Sugi Hartono; Ario Dewanto
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11830

Abstract

Koordinasi antara jaksa dan penyidik dalam tahap pra-penuntutan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana guna menjamin efektivitas penanganan perkara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti pengembalian berkas perkara (P-19) yang berulang serta perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi koordinasi horizontal antara jaksa dan penyidik dalam tahap pra-penuntutan serta menilai keterkaitannya dengan asas dominus litis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP Baru Indonesia dan RKUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara jaksa dan penyidik telah berjalan, namun belum optimal karena masih terdapat kendala teknis dan perbedaan persepsi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perwujudan asas dominus litis belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal dalam praktik pra-penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi serta peningkatan komunikasi antara jaksa dan penyidik guna mendukung efektivitas penegakan hukum pidana.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA PENGGELAPAN: STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO Patar William Perwira Manurung; Made Sugi Hartono; Ario Dewanto
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 5 (2026): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i5.11937

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam perkara penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dengan mengambil studi kasus perkara atas nama Mochammad Toriq Nasrulloh bin Gufron dan Agus Hendra Purnama bin Salam. Perkara ini diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang landasan institusionalnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif dengan metode studi dokumen terhadap berkas perkara resmi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, meliputi surat permohonan persetujuan penyelesaian perkara (MKR-6) dan rencana dakwaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini memenuhi seluruh syarat kumulatif penerapan keadilan restoratif: kedua tersangka merupakan pelaku pertama kali, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, dan perdamaian tercapai secara sukarela antara korban dan para tersangka. Penyelesaian perkara mencakup pengembalian seluruh barang bukti kepada korban, pemberian sanksi sosial berupa kerja sosial di Pondok Sosial Sidoarjo selama lima hari, serta program pascakeadilan restoratif berupa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dalam perkara ini berhasil mewujudkan pemulihan keadaan korban sekaligus membuka jalan reintegrasi sosial-ekonomi bagi para tersangka.