<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kesesuaian materi muatannya dengan norma pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan memiliki kedudukan yuridis yang sah sebagai peraturan yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meskipun tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara harus diselaraskan dengan norma-norma pengelolaan Barang Milik Negara yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Sinkronisasi kedua rezim hukum tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, serta mengoptimalkan pemulihan aset negara dari hasil tindak pidana.]]>
Copyrights © 2026
