<![CDATA[Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia menghadapi paradoks yang belum terpecahkan: anggaran pendidikan nasional 2025 mencapai rekor tertinggi Rp 665,1 triliun setara 20% APBN namun Indonesia masih menempati peringkat ke-68 dari 81 negara dalam PISA 2022 untuk literasi membaca, dan ke-70 dalam matematika. Di tataran sekolah, sistem anggaran pendidikan terbukti bersifat “low adaptive” tidak mampu menyesuaikan alokasi dengan capaian kinerja sehingga ketimpangan antara sekolah perkotaan dan daerah 3T terus berlanjut. Data lapangan memperkuat kondisi ini: Ombudsman RI mencatat 16 laporan maladministrasi terkait pungutan liar di sekolah negeri Jambi tahun 2022 dan 5 laporan pada 2023. Kajian naratif review ini menganalisis secara komprehensif konsep, implementasi, hambatan, dan dampak Performance-Based Budgeting (PBB) sebagai sistem manajemen pembiayaan dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia. Melalui telaah kritis terhadap 16 artikel yang sepenuhnya dapat diakses dari jurnal internasional terindeks Scopus/WoS dan jurnal nasional SINTA periode 2020–2025, kajian ini menemukan bahwa implementasi PBB yang konsisten mampu meningkatkan realisasi anggaran dari 78,2% menjadi 96,9% dalam empat tahun, bahwa tata kelola kolaboratif Dana BOS memperkuat akuntabilitas multi-aktor, dan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah adalah faktor penentu paling kritis keberhasilan PBB. Transformasi sistem keuangan sekolah menuju PBB merupakan keniscayaan strategis untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berkeadilan, dan akuntabel di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
