<![CDATA[WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar secara luas di dunia. Dampak yang dirasakan bukan hanya dibidang kesehatan namun juga bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di Indonesia, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dibeberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya. Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan kebijakan Jogo Tonggo sebuah kebijakan berbasis masyarakat di tingkat Rumah Warga (RW) dalam upaya penanganan COVID-19 yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, sudah enam bulan dalam implementasinya kasus di Jawa Tengah masih menyumbang angka yang cukup tinggi hingga 52,7%. Untuk itu, peneliti bermaksud melihat sejauh mana penerapan kebijakan tersebut dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Kebijakan Jogo Tonggo berdasarkan evaluasi bersifat politik yang meningkatkan citra dan elektabilitas kepala daerah, peran kolaborasi dalam satgas Jogo Tonggo yang masih terdapat kendala dan evaluasi substansial mengenai berbagai replikasi Jogo Tonggo ke dalam kegiatan sosial yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing kabupaten.Keywords : COVID-19, Jogo Tonggo, Evaluasi Kebijakan]]>
Copyrights © 2020
