Nur rani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

NETRALITAS DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI PAPUA Nur Rani; Rima Atikal Kafa; Lidya Aron Gian Larasati
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI NEGARA
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v4i1.889

Abstract

Era globalisasi dan otonomi daerah yang dilakukan di Indonesia, menuntut agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak dari jalannya birokrasi agar memiliki kemampuan yang baik, professional, memiliki moral yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran netralitas dalam manajemen ASN diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Papua yang merupakan representasi dari daerah bagian timur di Indonesia, ditemukan bahwa masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan karena beberapa sebab. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan pengolahan data yang dikelompokkan kedalam kategori faktor penyebab ketidaknetralan ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas dalam manajemen ASN di Provinsi Papua masih lemah, hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah ASN, adapun pelanggaran yang mereka lakukan ialah motivasi mendapatkan/mempertahankan jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah kepada pegawai ASN, adanya hubungan primordial (kekeluargaan), ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan netralitas, adanya tekanan dari atasan, rendahnya integritas, anggapan ketidaknetralan adalah hal lumrah dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.  Keywords: Netralitas, Manajemen ASN, Pelanggaran Netralitas
EVALUASI KEBIJAKAN JOGO TONGGO DALAM PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH Nur Rani; Elvira Yenistika Safarinda
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL MAHASISWA ADMINISTRASI NEGARA
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v4i2.1078

Abstract

WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar secara luas di dunia. Dampak yang dirasakan bukan hanya dibidang kesehatan namun juga bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di Indonesia, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dibeberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya. Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan kebijakan Jogo Tonggo sebuah kebijakan berbasis masyarakat di tingkat Rumah Warga (RW) dalam upaya penanganan COVID-19 yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, sudah enam bulan dalam implementasinya kasus di Jawa Tengah masih menyumbang angka yang cukup tinggi hingga 52,7%. Untuk itu, peneliti bermaksud melihat sejauh mana penerapan kebijakan tersebut dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Kebijakan Jogo Tonggo berdasarkan evaluasi bersifat politik yang meningkatkan citra dan elektabilitas kepala daerah, peran kolaborasi  dalam satgas Jogo Tonggo yang masih terdapat kendala dan evaluasi substansial mengenai berbagai replikasi Jogo Tonggo ke dalam kegiatan sosial yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing kabupaten.Keywords : COVID-19, Jogo Tonggo, Evaluasi Kebijakan