cover
Contact Name
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara)
Contact Email
jman@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jman@untidar.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56911 Indonesia
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara)
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144220     EISSN : 26158825     DOI : https://doi.org/10.31002/jman
Core Subject :
This journal contains several issues and problems in the development of State Administration such as public policy, public management, development management, administrative ethics, leadership, administrative reform, community empowerment, e-government, organizational behavior, public sector governance, and others.
Arjuna Subject : -
Articles 135 Documents
RELASI KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI DENGAN MOTIVASI KERJA DI DKI JAKARTA Leni Sriharmiati
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): jman
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v1i1.62

Abstract

Pemimpin sebagai unsur penting dalam manajemen kelompok atau organisasi mencapai tujuan atau visi. Salah satu peran pemimpin adalah memanajemen anggotanya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Begitu juga dengan pemimpin pemerintahan daerah DKI Jakarta memimpin pegawai pemerintah daerah terutama motivasi yang dibangun pemimpin dengan komunikasi dan gaya kepemimpin. Dalam kajian ilmiah ini akan dibahas mengenai relasi gaya kepemimpinan dan komunikasi pemimpin terhadap motivasi kerja. Dengan menggunkan metode kualitatif  berfokus studi literasi dari berbagai surat kabar online, web pemerintah daerah DKI Jakarta dan buku-buku terkait.  Dapat ditarik simpulan bahwa terdapat relasi positif antar gaya kepemimpinan dan komunikasi dengan motivasi kerja anggota untuk mencapai tujuan khususnya memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI (Studi Kasus Kelompok Tani “Dewi Sri”, Dusun Krajan, Desa Gondang, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur) Bety Setyorini
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): jman
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v1i1.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan melalui pemberdayaan kelompok tani di Desa Gondang, Kecamatan Nawangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Cengkih merupakan komoditi andalan masyarakat Desa Gondang, namun produksinya semakin menurun karena serangan virus dan cuaca. Melalui kelompok tani, masyarakat Desa Gondang mulai dibina untuk membudidayakan tanaman kakao sebagai komoditas pengganti cengkih. Pemberdayaan dilakukan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Pemberdayaan terus mendapat dukungan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, aparat desa, dan Gapoktan. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurangnya tenaga penyuluhan, dan keterbatasan dana menjadi hambatan pemberdayaan. 
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KOTA MAGELANG Puji Slamet Santoso; Hanik Rosidah; Angela Febriana Nanda Prasetyo
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): jman
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v1i1.65

Abstract

Salah satu tujuan dari Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 tercantum adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Kota Magelang dalam upaya peningkatan kecerdasan bangsa menyelenggarakan sebuah perpustakaan. Pepustakaan Umum Kota Magelang menyediakan Buku-buku dengan berbagai subyek ilmu pengetahuan dan fiksi, berbagai harian, Tabloid, dan Majalah yang dapat diakses oleh masyarakat umum baik akademis maupun non akademis dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan Umum Kota Magelang dengan mengadopsi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. IKM diukur dengan menggunakan 14 unsur yaitu Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan, dan Keamanan Pelayanan. Setelah dilakasakan Perhitungan pelayanan tersebut dikategorikan kedalam kategori B yang berarti Baik.
EFEKTIVITAS PENDEKATAN TOP-DOWN PLANNING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TARAF KEMISKINAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Magelang) Awieta Nirmala Kusumastuti
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): jman
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v1i1.66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendekatan top down planning dalam proses  mengentas kemiskinan, khususnya program keluarga harapan(PKH) yang telah lama dilaksanakan oleh  pemerintah.  Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif  yang berfokus pada memahami proses, tingkah laku, dan kondisi sebagaimana dipersepsikan oleh individu atau kelompok. Dengan metode ini maka penulis mencoba mengamati, menganalis dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dapat diketahui bahwa pemerintah sudah merespon dengan baik kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, pemerintah mencoba untuk memberikan daya atau memampukan rakyatnya. Dalam pelaksanaannya pendekatan top down planning sering dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program. Secara konseptual, pendekatan top down planning memiliki arti suatu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Akan tetapi, dalam jangka yang lebih panjang hal tersebut justru memicu timbulnya polemik, seperti : (1) sifat ketergantungan dan kecemburuan sosial (2) pendataan RTSM, (3) kurangnya sosialisasi, (4) dan pencairan dana yang sering tidak tepat waktu merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG Dewi Sinta Oktamia; Nike Mutiara Fauziah
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): jurnal mahasiswa administrasi negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v2i1.216

Abstract

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah salah satu yang telah menyelenggarakan kebijakan pembuatan KTP-el tersebut. Ketika pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan: Pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el. Kedua, Sumber Daya Manusia yang kurang di Disdukcapil Kabupaten Temanggung khususnya untuk menangani pembuatan KTP-el. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sering terjadi masalah jaringan yang sewaktu-waktu mengalami on/off sehingga proses pembuatan KTP-el tertunda dan akan memakan waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dalam hal ini teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung telah diimplementasikan dengan baik sesuai teori model Edward III dengan empat variabel  yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, KTP-el
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KAWASAN PECINAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN PERDA KOTA MAGELANG NO. 3 TAHUN 2017 Elsa Aerani; Nike Mutiara Fauziah
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): jurnal mahasiswa administrasi negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v2i1.217

Abstract

            Kawasan Pecinan Kota Magelang merupakan daerah dengan tingkat kemacetan yang lumayan tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan yang terparkir di sepanjang tepi jalan umum. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum diatur dalam Perda Kota Magelang Nomor 3 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kawasan Pecinan Kota Magelang berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Kawasan pecinan Kota Magelang berdasarkan perda No. 3 tahun 2017 dikatakan cukup baik, hal ini didasarkan atas terpenuhinya variable Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Dalam mengkomunikasikan kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2017 pemerintah Kota Magelang sudah mampu mentransmisikan kebijakan dengan baik, meskipun belum ada Standart Operasional Procedure (SOP) secara tertulis, Pelatihan dan Bimbingan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas juru Parkir, namun sikap dari juru parker dinilai masih kurang. Pengawasan dari masyarakat dibutuhkan dalam mengawasi jalanya kebijakan agar dapat sesuaid engan apa yang menjadi tujuanya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Keberhasilan 
INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SMART CITY DI KOTA MAGELANG (Studi Kasus BAPPEDA Kota Magelang) Winda Oktaviyani; Joko Tri Nugraha
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): jurnal mahasiswa administrasi negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v2i1.218

Abstract

ABSTRACTPerkembangan teknologi yang semakin pintar membuat konsep smart tak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang sedang trend akhir-akhir ini adalah konsep smart city. Konsep yang disebut kota pintar ini adalah konsep yang mengutamakan sebuah tatanan kota cerdas yang dapat berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara tepat dan cepat. Selain itu, konsep kota pintar ini juga memang dihadirkan sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya secara efisisen. Dapat dikatakan, konsep kota cerdas ini adalah intregasi informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan. Apalagi didukung dengan banyaknya sarana penunjang dan dibantu oleh operator selular akan mempercepat tercapainya sebuah kota untuk menuju smart city yang sesunggunya. Bukan hanya pintar kecanggihan teknologi, namun bagaimana mengedepankan sosio budaya akan beriringan dengan kemajuan kota itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Meskipun konsep smart city di Kota Magelang baru diterapkan 3 tahun terakhir ini, namun perestasi Kota Magelang sangat baik terutama dalam perubahan kota. Dalam pelaksanaannya, Kota Magelang telah memiliki perububahan dalam layanannya, serta telah adanya aplikasi layanan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan masyarakat. Tetapi, dalam pelaksananya masih terdapat ego sektoral yang merupakan masalah atau kendala yang belum terselaikan sampai sekarang sehingga Kota Magelang masih dalam proses mewujudkan konsep smart city yang sebenarnya.  Katakunci: Inovasi, Kota Magelang,  Smart City
Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Siam Khoirul Bahri; Siti Ai’syah; Silvia Rima Palupi; Windiya Nur Alita; Yuyun Purwati; Fara Indah Damayanti; Putri Zila; Fadlur rahman
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): jurnal mahasiswa administrasi negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v2i1.219

Abstract

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Seperti pada Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dimana keterkaitan antara RPJMN dengan RPJMD. Penelitian ini bertujuan untuk membahas adanya keterkaitan antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data bersumber dari studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terciptanya koordinasi antara pusat dan provinsi dalam membuat RPJM. RPJM Nasional Tahun 2015- 2019 sudah sesuai dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dengan adanya sinkronisasi di empat bidang. Koordinasi antara Pusat dengan Jawa Tengah masih belum maksimal. Keywords: Perencanaan Pembangunan, Koordinasi, sinkronasi, RPJNM, RPJMD
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA DESA BAHASA (STUDI DI DESA NGARGOGONDO, KECAMATAN BOROBUDUR, KABUPATEN MAGELANG) Fatimah -; Septian Yoga Prabowo; Pinki Juliana Anggraini; Shandi Prawiratama; Joko Tri Nugraha
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): jurnal mahasiswa administrasi negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v2i1.220

Abstract

Pendidikan merupakan pondasi utama untuk memajukan bangsa, pentingnya pendidikan menentukan kualitas kesejahteraan dan masa depan kemajuan bangsanya. Hal ini dapat  dilihat dari negara maju yang dapat menjamin pendidikan bangsanya dengan pendidikan mutu berkualitas menjadi perhatian bagi penyelenggara negara. Dari misi pendidikan adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya, jangan samapai generasi itu terputus dengan begitu. Secara umum penularan ilmu oleh orang –orang yang terhubung dengan generasi kedepannya untuk menjadi generasi yang lebih baik dan lebih beradap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Warga Desa Ngargogondo memberikan partisipasinya dalam pembangunan pariwisata Desa Bahasa melalui, pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, wujud nyata dari partisipasi ini berkumpulnya warga dan berdiskusi serta memberikan sumbangan saran kepada Desa Bahasa untuk lebih baik. Partisipasi yang kedua adalah partisipasi dalam pelaksanaan. Bentuk nyata yang dilakukan warga dalam partisipasi ini adalah turut serta warga belajar bahasa Inggris. Partisipasi yang ketiga adalah partisipasi dalam pemanfaatan, bentuk nyata yang diperoleh warga adalah peningkatan output baik dari meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris dan juga pendapatan dari homestay.  Katakunci: Desa Bahasa, Masyarakat, Partisipasi
PEMANFAATAN DANA DESA BERBASIS PARTISIPASI DI DESA BANYUROJO KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 Leni Sriharmiati; Joko Tri Nugroho
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): jurnal mahasiswa administrasi negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v2i1.221

Abstract

Dana desa yang dikelola oleh pihak-pihak desa yakni pemerintah desa didukung partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa guna merumuskan, mengelola dan mengawasi pengeloaan dana desa dengan baik. Partisipasi  dalam bentuk lain adalah ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat atau kegiatan lain sesuai kebijakan desa. Musyawarah desa sebagai langkah awal bentuk partisipasi masyarakat menentukan kebijakan desa guna mengelola dana desa. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis partsipasi masyarakat desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam mengelola dana desa serta dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayan masyarakat dalam bentuk partisipasi perwakilan belum menyeluruh semua wrag terlibat karena keterbatasan forum muyawarah desa serta keterbatasan masyarakat akan tenga, dan waktu. Partipasi masyrakat dibina dan dilibatkan dalam program pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayan masyarakat. dalam bidang pembangunan dengan ikutsertaan perencaan (perwakilan, pelaksanaan ikut terlibat membangun jalan atau fasilitas publik secara gotong royong. Bidang pemberdayaan dengan keterlibtan program serta sumbangan pikiran, keahlian, tenaga uang bahkan barang seperti pemberdayaan sistem hidropohik oleh kelompok wanita, dan pemberdyaan pemuda karang taruna. Partisipasi pembinaan masyarakat dalam bentuk keterlibatan waktu ikut hadir dalam acara pembinaan. Katakunci: Banyurojo, Dana Desa dan Partisipasi

Page 1 of 14 | Total Record : 135