<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sertipikat elektronik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan landasan analisis peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat elektronik dalam Program PTSL tahun 2024 tergolong efektif, yang ditandai dengan capaian penyelesaian target pendaftaran tanah sebesar 100 persen, percepatan alur administrasi, peningkatan keamanan data melalui sistem digital, serta berkurangnya risiko pemalsuan atau duplikasi sertipikat. Meskipun demikian, implementasi program ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, khususnya keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, ketidakpastian teknis pada sistem digital, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem sertipikat fisik ke format elektronik. Hambatan tersebut juga diperkuat oleh ketergantungan pada jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan teknis. Upaya strategis berupa peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi berjenjang, serta penguatan kerangka regulasi yang adaptif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesempurnaan pelaksanaan sertipikat elektronik. Dengan demikian, penerapan sertipikat elektronik dalam Program PTSL di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum dapat dinilai efektif dan menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of implementing electronic land certificates through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) and to identify the inhibiting factors affecting its implementation in Pangkajene and Kepulauan Regency. The research employs a normative-empirical legal method supported by statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through literature review and interviews with officials of the local Land Office. The findings demonstrate that the implementation of electronic land certificates under the 2024 PTSL Program is considered effective, as evidenced by the completion of 100 percent of registration targets, improved administrative efficiency, enhanced data security through digital systems, and reduced risks of falsification or certificate duplication. However, several challenges persist in its implementation, including limitations in technological infrastructure, limited public understanding of digital systems, uncertainties in system operation, and resistance to shifting from conventional physical certificates to electronic formats. These obstacles are further influenced by dependence on stable internet access, varying levels of human resource competency, and the need for technical and regulatory adjustments. Strategic efforts such as capacity building for government personnel, continuous public dissemination, and strengthening adaptive regulatory frameworks are essential to ensure long-term optimization of the program. Therefore, the implementation of electronic certificates under the PTSL Program in Pangkajene and Kepulauan Regency can be categorized as effective and represents a significant step toward advancing digital transformation in Indonesia's land administration system.]]>
Copyrights © 2026
