<![CDATA[Korea Selatan berhasil membangun demokrasi yang stabil sejak akhir 1980, dengan tetap mempertahankan nilai Asia, pasca Tragedi Gwangju telah mengakhiri pelaksanaan pemerintahan militer ditandai dengan reformasi bidang politik dan pemilihan eksekutif yakni presiden secara demokratis oleh rakyat 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, dan langkah ini memicu protes luas dan kritik dari berbagai kalangan bentuk bagian dari partisipasi aktif masyarakat, dalam mengemukakan pendapat, terutama pengawasan kebijakan eksekutif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi komunikasi yang digunakan demonstran. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan berfokus pada analisis yang terkandung dalam komunikasi verbal atau non-verbal dalam berbagai bentuk media, seperti teks, gambar, video, atau audio. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemakzulan Presiden Korea Selatan menjadi isu besar yang mencerminkan dinamika politik yang intens dan perhatian publik yang luas. Dominasi sentimen negatif dan partisipasi aktif masyarakat menandakan adanya polarisasi yang signifikan dalam opini publik. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan diskusi, sementara media tradisional menjaga kredibilitas isu ini. Strategi komunikasi yang transparan dan inklusif diperlukan untuk mengelola sentimen publik dan mencegah eskalasi ketegangan sosial.]]>
Copyrights © 2024
