<![CDATA[Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik menghadapi ancaman bencana geologi yang tinggi, salah satunya adalah erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat yang tergolong salah satu gunung api paling aktif. Erupsi besar pada Desember 2023 yang menewaskan 58 orang dan menyebabkan kerusakan luas menunjukkan bahwa upaya kesiapsiagaan konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan dukungan teknologi informasi (TI) untuk mempercepat penyampaian informasi peringatan dini dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko bencana melalui pemanfaatan TI dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi erupsi Gunung Marapi di Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, informan dipilih secara purposive dari BPBD Kabupaten Agam, perangkat Nagari Sungai Pua, Kelompok Siaga Bencana (KSB), dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan utama menunjukkan bahwa keempat fungsi manajemen POAC telah dijalankan secara formal oleh BPBD, namun mengalami diskoneksi pada implementasi di tingkat nagari. Akibatnya, masyarakat dan KSB lebih mengandalkan media sosial dan komunikasi swadaya sebagai instrumen kesiapsiagaan yang nyata, sementara koordinasi yang terjadi masih bersifat satu arah dari atas ke bawah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi kewenangan dan penguatan koordinasi dua arah merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesiapsiagaan bencana berbasis TI yang efektif di tingkat lokal. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan bagi BPBD dan BNPB untuk melakukan sosialisasi terstruktur, pelatihan penggunaan aplikasi inaRISK, perbaikan penempatan alat Early Warning System (EWS), serta pengadaan alat deteksi khusus erupsi. Bagi pemerintah nagari dan KSB, penelitian ini memberikan implikasi praktis berupa penguatan sistem informasi swadaya yang telah berjalan dan pengusulan anggaran untuk infrastruktur komunikasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian manajemen risiko bencana dengan menunjukkan pentingnya memperhatikan konteks lokal dan struktur informal dalam implementasi kebijakan TI kebencanaan di tingkat nagari.]]>
Copyrights © 2026
