Articles
<![CDATA[Publikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Kepada Masyarakat Melalui Official Web Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Windarto]]>;
<![CDATA[Iskandar Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 18 No. 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v18i1.3949
<![CDATA[The purpose of this study is to explain the efforts to publish district / city regional legal products to the public through the official web in Jambi Province, and to explain any obstacles in the publication of district / city regional legal products to the public through the official web in Jambi Province. This type of research is empirical juridical, which is conducting research on the publication of district / city legal products to the public through the official web in Jambi Province. The results of the research can be explained by the publication of regency / city regional legal products to the public through the Official Web in Jambi Province, which has not been implemented by all regencies / municipalities in the Province of Jambi, in terms of the number of regencies / cities, the number of regional legal publications published or the official JDIH Web. Constraints on the publication of district / city regional legal products to the public through the Official Web in Jambi Province, namely institutional constraints. OPD has the authority to publish regional legal products, human resources and lack of public awareness. In addition, there is also weak coordination between the legal department and the Office of Communication and Information. Related to this conclusion, the writer suggests that it is necessary to arrange a program for the number of regency / municipal legal products in Jambi Province which are still active since the birth of the regency / city. Regencies / cities must strengthen coordination between the legal department and the Office of Communication and Information in the publication of regional legal products, specifically in the arrangement of the number of regional legal products, increasing human resources and strengthening the budget. Cooperation between the Faculty of Law of the University of Jambi and the regencies / cities in Jambi Province is needed for the publication of regional legal products through the University of Jambi Faculty of Law website.]]>
<![CDATA[PENGATURAN UPAH MINIMUM PROVINSI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA ]]>
<![CDATA[Rafles]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Apakah pengaturan upah minimum provinsi dalam hubungan industrial dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja untuk hidup layak sebagai bagian dari hak aqasi manusia dan bagaimana perlindungan upah minimum provinsi dalam hubungan industrial guna mewujudkan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan Undang-undang dan analisis sinkronisasi sistematis. Hasil penelitian diharapkan natinya bahwa pengaturan upah minimum bagi pekerja mempunyai relevansi yang erat dengan mencapai tujuan utama yakni hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut diatur upah minimum provinsi yang komponennya menguntungkan pihak pekerja.]]>
<![CDATA[Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024 ]]>
<![CDATA[Alamsyah, Mardi]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33738
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan peraturan daerah periode 2019-2024 dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024 dan Apa saja kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam proses pembentukan perda tahun 2012-2017 terus menururun menjadi pasif dengan tidak digunakannya hak inisiatif DPRD secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data Propemda bahwa lebih banyak Raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dan hal ini menjadikan DPRD lebih banyak berperan dalam proses pengesahan saja. Kendala pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Provinsi Riau adalah: 1) Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda, 2) Penyusunan Raperda pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, 3) Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan, dan 4) Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.]]>
<![CDATA[Efektivitas Budaya Wayang Kulit dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara oleh Wali Songo ]]>
<![CDATA[Firman, Ade]]>;
<![CDATA[Muhammad Hafidz Nasri]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 6 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/jimr573
<![CDATA[Wayang kulit, pertunjukan wayang kulit tradisional Jawa, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara (kepulauan Indonesia) selama abad ke-15, khususnya melalui upaya Wali Songo (Sembilan Orang Suci). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis efektivitas wayang kulit sebagai media dakwah Islam oleh Wali Songo dan relevansinya di masa kini. Temuan menunjukkan bahwa wayang kulit sangat efektif karena popularitasnya di kalangan masyarakat Jawa, sehingga memungkinkan ajaran Islam diintegrasikan secara damai tanpa paksaan. Strategi akulturasi budaya yang dilakukan Wali Songo dengan memodifikasi tokoh dan cerita wayang agar mengandung nilai-nilai Islam, menunjukkan penghormatan terhadap budaya lokal dan selaras dengan karakter Islam sebagai rahmatan lil’alamin. Namun di zaman modern, keefektifan wayang menghadapi tantangan seperti menurunnya minat generasi muda, kurangnya pemahaman terhadap simbolisme wayang, dan beragamnya kualifikasi dalang (dalang). Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, studi ini menegaskan potensi wayang sebagai media dakwah kontemporer jika direvitalisasi melalui integrasi teknologi, peningkatan pengetahuan keislaman para dalang, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Wali Songo dalam membudayakan Islam dengan budaya lokal melalui wayang memberikan pembelajaran berharga bagi strategi dakwah masa kini. Pendekatan mereka mencontohkan bagaimana dakwah Islam dapat dilakukan secara damai, kontekstual, dan penuh hormat terhadap keragaman budaya, memberikan wawasan bagi para pendakwah modern untuk beradaptasi dan memanfaatkan platform media populer secara efektif sambil tetap menjaga kedalaman ajaran Islam.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penerapan E-filing Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua ]]>
<![CDATA[Betti Laveni]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v5i2.161
<![CDATA[Motivasi penelitian ini adalah sebagian wajib pajak masih belum memahami sepenuhnya dampak uu perpajakan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Seorang wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan apabila ia mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai peraturan perpajakan : pengetahuan dan kemampuan memahami uu perpajakan, cara pengisian formulir pajak, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT membayar pajak secara rutin. . Tentu saja sistem penyampaian buku elektronik ini tidak mudah karena kurangnya pengawasan terhadap penerapan sistem. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem pengarsipan elektronik dapat menimbulkan ketidakpastian dalam melaporkan pajak. Penelitian kuantitatif. Penelitian ini dengan 98 responden. Kuesioner pengumpulan data. Dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS versi 24. Hasil penelitian (1) indeks implementasi berkas elektronik sebesar 0,304 non linier yang menunjukkan bahwa penerapan berkas elektronik efisien dan efektif. sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua. (2) Variabel tingkat pemahaman perpajakan mempunyai koefisien tidak signifikan sebesar 0,144 yang menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wp.(3) Koefisien pengetahuan WP sebesar koefisien 0,437 menunjukkan bahwa pengetahuan WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua (4) Penerapan dokumen elektronik tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Pajak dikalangan WP berpengaruh positif dan sig pada Sasaran Wajib Pajak dan nilai F hitung > F tabel 388462 > 6,04.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pengembangan SDM Melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (BANGKOM) Pegawai Pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Tartila, Lathifa]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Jurnal Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53697/iso.v4i2.1909
<![CDATA[Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (Bangkom) adalah proses untuk melakukan pengidentifikasian jenis pengembangan yang tepat berdasarkan keperluan pegawai tanda komanya dengan tujuan memastikan pegawai memiliki keterampilan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya sehingga tujuan dari studi ini yaitu melakukan analisis terhadap pengembangan SDM melalui analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (BANGKOM) pegawai pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Studi ini memakai metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasanya analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (bangkom) dinilai efektif dalam mengoptimalkan pengembangan SDM serta memberikan manfaat langsung bagi pegawai dan BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kendala dalam optimalisasi SDM dan pelaksanaan program analisis kebutuhan bangkom ini yaitu terbatasnya anggaran untuk melakukan pengembangan SDM secara berkelannjutan dan keterbatasan pegawai dalam mengisi formform yang disediakan untuk analisis.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberatasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Adrun Nafiz, M]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>;
<![CDATA[Ansorullah]]>;
<![CDATA[Iswandi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i3.33047
<![CDATA[Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membawa perubahan baru pada struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan dewan pengawas ini menimbulkan polemik di kalangan ahli hukum dan masyarakat, dimana terdapat pro dan kontra terhadap kewenangan yang diberikan kepada dewan pengawas ini. Dewan Pengawas dibentuk tidak hanya untuk mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK, tetapi juga untuk mencampuri urusan prosedural tugas KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia agar kewenangannya dianggap lebih unggul dan dianggap mampu. untuk melemahkan Lembaga KPK. Padahal, sebelumnya di lembaga ini juga terdapat pengawasan internal KPK yang dilakukan oleh direktorat pengawasan internal dan pengaduan masyarakat serta komite etik yang berhak mengadili pimpinan KPK jika melakukan pelanggaran. kode etik. Sehingga ada yang menganggap keberadaan dewan pengawas ini perlu dibentuk, namun kewenangannya hanya memantau kinerja pimpinan dan pegawai KPK, yang mungkin selama ini belum dijalankan secara efektif oleh pengawas internal KPK. Kata kunci: Dewan Pengawas, Pembentukan, Komisi Pemberantasan Korupsi.]]>
<![CDATA[DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC SERVICES: THE CASE OF DISDUKCAPIL PADANG CITY ]]>
<![CDATA[Nadya Fricia]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>;
<![CDATA[Resti Dwi Cahyati]]>;
<![CDATA[Rifa Aulya Putri]]>;
<![CDATA[Niken Najmi Zura]]>;
<![CDATA[Umi Indriani]]>;
<![CDATA[M. Razif Hariel Syahputra]]>;
<![CDATA[Rashinta Dwiananda Puteri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/f83d7d08
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi digital dalam layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, dengan fokus pada pengoptimalan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Pendekatan tinjauan pustaka digunakan untuk menganalisis literatur yang relevan terkait transformasi digital di sektor layanan publik, khususnya dalam administrasi kependudukan. Penelitian ini tidak merinci metodologi secara mendalam, namun menggambarkan hasil-hasil utama yang ditemukan melalui telaah berbagai sumber ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus terkait penerapan e-Government di Disdukcapil Kota Padang. Temuan menunjukkan bahwa transformasi digital di Disdukcapil telah berkontribusi signifikan terhadap efisiensi dan transparansi layanan, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya responsivitas petugas dalam menangani keluhan publik secara online. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem digital yang ada dan mengusulkan model inovasi layanan berbasis teknologi yang dapat diterapkan di instansi pemerintah lainnya di Indonesia. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengembangan pengetahuan dalam bidang administrasi publik dan transformasi digital, serta memberikan wawasan praktis dalam implementasi teknologi di layanan publik.]]>
<![CDATA[Pengaruh Strategi Pembelajaran Problem Based Learning Dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist ]]>
<![CDATA[Rustan]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>;
<![CDATA[Mubhar, Zulkarnain]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan Vol 9 No 02 (2024): Volume 09 Nomor 02 November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist siswa pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist siswa, mengetahui pengaruh strategis pembelajaran Problem Based Learning terhadap Minat Belajar dan Hasil Belajar pada mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist siswa. Penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian exspost facto dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan Teknik angket dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif statistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada pengaruh Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar siswa pada mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist dengan nilai 0,006<0,05. Adapun pengaruhnya sebsar 8%. Kedua, ada pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar siswa pada mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist dengan nilai 0,0001 < 0,05. Adapun besar pengaruh sebesar 52,0%. Ketiga, ada pengaruh Problem Based Learning dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar siswa pada mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist dengan nilai 0,001 < 0,05. Adapun besar pengaruh sebesar 53,5%.]]>
<![CDATA[Implementasi Gaya Kepemimpinan Kharismatik di Partai PKS ]]>
<![CDATA[Nur Wahidah, Zahra]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>;
<![CDATA[Pramudita Sari, Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): (JGSP) Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Mei-Juli 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jgsp.v1i2.26
<![CDATA[Abstract: Leadership is a process of pushing and pushing through the successful interaction of individual differences, controlling one's strengths in the pursuit of a common goal. This charismatic leadership emphasizes the existence of a special aura of a leader which results in many followers who are willing to obey and obey him. the purpose of this research is to find out how PKS leaders can build connections and strengthen relationships with party members and the community by utilizing charismatic leadership. This research is a qualitative research. The population in this study were all members of the PKS party as charismatic leaders. This is because as members of the PKS party who will later be tasked with upholding the public interest, the members of the PKS party must be charismatic in their leadership system. In this study we used data collection techniques using observation techniques (observation) of how charismatic leadership runs in the PKS party. The results of this study are that the leadership style of the PKS party has its own characteristics because each party has its own culture or organizational behavior. This can be seen in the organizational structure of the PKS party, where it can be seen that each level has a relationship that is bound to each other so that good relations are established within the PKS party itself. The PKS party has an evaluation system from top to bottom because each level has its own obstacles or challenges. Therefore, with an evaluation related to the performance of each level, there will be a strong push to be better in the future. Abstrak: Kepemimpinan adalah proses mendorong dan mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Kepemimpinan karismatik ini menekankan terhadap adanya aura istimewa seorang pemimpin yang mengakibatkan banyaknya pengikut yang dengan rela patuh dan taat kepadanya. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemimpin PKS dapat membangun koneksi dan memperkuat hubungan dengan anggota partai serta masyarakat dengan memanfaatkan kepemimpinan karismatik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota partai PKS sebagai pemimpin yang kharismatik. Hal ini dikarenakan sebagai anggota partai PKS yang nantinya akan bertugas menegakkan kepentingan umum maka para anggota partai PKS ini harus bisa bersifat kharismatik dalam sistem kepemimpinannya. Pada penelitian ini kami menggunakan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik obsevasi (pengamatan) bagaimana kepemimpinan kharismatik berjalan pada partai PKS. Hasil penelitian ini yaitu Gaya kepemimpinan pada partai PKS ini memiliki karakteristik tersendiri karena setiap partai memiliki budaya atau perilaku organisasinya sendiri-sendiri. Hal ini dapat dlihat pada struktur organisasi yang ada pada partai PKS tersebut, yang mana dapat dilihat bahwa setiap jenjangnya memiliki hubungan yang terikat satu sama lainnya agar terjalinnya hubungan yang baik dalam partai PKS itu sendiri. Partai PKS ini memiliki sistem evaluasi dari atas ke bawah karena setiap jenjang pasti memiliki hambatan atau tantangannya sendiri. Oleh itu dengan adanya evaluasi terkait kinerja setiap jenjang maka akan adanya dorong yang kuat agar menjadi lebih abik kedepannya.]]>
