<![CDATA[Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola negara, khususnya dalam pelayanan publik, pengelolaan data, dan pengambilan kebijakan. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta jaminan kepastian hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas kebijakan transformasi digital dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan transformasi digital di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, terutama dalam aspek perlindungan hak privasi, kebebasan berekspresi, dan mekanisme pengawasan kekuasaan. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum guna menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga negara, harmonisasi regulasi, serta pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.]]>
Copyrights © 2026
