<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1145/Pid.Sus/2022/PNLbp. Artikel ini mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah. Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode normatif yang bersifat preskriptif, memfokuskan pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder termasuk literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan adalah pendekatan deduktif silogisme, yang menerapkan prinsip-prinsip hukum umum pada kasus spesifik. Hasil artikel menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mematuhi Pasal 183 KUHAP dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan bukti sah dan keyakinan yang diperoleh dari proses pembuktian di persidangan. Namun, ditemukan adanya ruang untuk interpretasi lebih lanjut mengenai keseimbangan antara syarat pembuktian dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang adil.]]>
Copyrights © 2025
