<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pelindungan hukum terhadap penggunaan aplikasi pencatat siklus menstruasi yang semakin populer karena kemampuannya menyajikan prediksi dan informasi kesehatan yang dipersonalisasi oleh pengguna. Namun, di balik manfaatnya, terdapat potensi pelanggaran privasi akibat pengumpulan data pribadi sensitif. Artikel ini membahas urgensi pelindungan hukum terhadap data siklus menstruasi dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menjelaskan bahwa data siklus menstruasi termasuk dalam kategori data kesehatan, yang diklasifikasikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik menurut UU PDP. Pelindungan terhadap data ini menuntut pemenuhan prinsip-prinsip seperti dasar pemrosesan yang sah, penilaian dampak pelindungan data, dan penunjukan pejabat pelindungan data pribadi. Selain aspek normatif, dibutuhkan juga penguatan teknis melalui enkripsi, anonimisasi, serta pengadopsian prinsip privacy by default dan privacy by design dalam pengembangan aplikasi. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui teknologi hanya dapat tercapai apabila hak privasi mereka juga dijamin secara memadai.]]>
Copyrights © 2026
