Articles
<![CDATA[MITIGASI BANJIR PADA SAAT PANDEMI COVID 19: SUDAH SIAPKAH PEMERINTAH DKI JAKARTA? ]]>
<![CDATA[Puspita, Natalia Yeti]]>;
<![CDATA[Sembiring, Fachrudin]]>;
<![CDATA[Putra, Angga Reynady Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42700
<![CDATA[Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dan juga pusat kegiatan penting lainnya di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana alam. Setiap tahun terutama pada saat musim penghujan, DKI Jakarta selalu dilanda banjir. Pada tahun 2021, DKI Jakarta dihadapkan pada persoalan penanggulangan banjir di tengah pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang kesiapan Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan mitigasi banjir pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir dan Angin Kencang pada Musim Hujan di Masa Pandemi Covid-19. InGub ini menjadi pedoman hukum bagi pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan mitigasi banjir pada saat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut membuahkan hasil yaitu dampak kerugian banjir pada tahun 2021 (pada saat pandemi Covid-19) di DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan banjir pada tahun 2020. Meskipun demikian di dalam praktik masih terjadi kegagapan pemerintah dalam penanggulangan banjir pada saat pandemi Covid-19. Terbukti dengan belum siapnya aturan terkait pengungsian pada saat pandemi Covid-19 dan ditemukannya kasus positif Covid-19 dari klaster pengungsi pada saat banjir di Jakarta pada tahun 2021. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan penanggulangan bencana banjir pada saat pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB MENGENAI NUKLIR IRAN ]]>
<![CDATA[Fachrudin Sembiring]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 4 No 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v4i01.1633
<![CDATA[The Security Council is a main organ under the authority of the United Nation which has a major role in maintaining security and world peace. One of the efforts is to detect over all things that could threat the world. One of them is nuclear technology development by a state with no intention of peace. That was happened with Iran. The Council imposed resolutions to Iran. Many of them met failure because of disobedience of Iran. In the end, JCPOA is formed and become a new beginning of the conformity of Iran. The measure of the JCPOA extent to the Resolution No. S/RES/2231 (2015). Iran must comply the resolution in purpose to respect the UN Charter by principle of Pacta Sunt Servanda. Researcher used juridical-normative method with statute approach. Secondary data is used by placing the UN Charter and resolutions of Iran as the main material. The research carried out to find out the point of appointment that Iran has been responsible over it’s nucler technology development. The responsibility is realized with the approval JCPOA by Iran Government to comply with the Resolution No. S/RES/2231 (2015).]]>
<![CDATA[MITIGASI BANJIR PADA SAAT PANDEMI COVID 19: SUDAH SIAPKAH PEMERINTAH DKI JAKARTA? ]]>
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>;
<![CDATA[Fachrudin Sembiring]]>;
<![CDATA[Angga Reynady Hermawan Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42700
<![CDATA[Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dan juga pusat kegiatan penting lainnya di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana alam. Setiap tahun terutama pada saat musim penghujan, DKI Jakarta selalu dilanda banjir. Pada tahun 2021, DKI Jakarta dihadapkan pada persoalan penanggulangan banjir di tengah pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang kesiapan Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan mitigasi banjir pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir dan Angin Kencang pada Musim Hujan di Masa Pandemi Covid-19. InGub ini menjadi pedoman hukum bagi pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan mitigasi banjir pada saat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut membuahkan hasil yaitu dampak kerugian banjir pada tahun 2021 (pada saat pandemi Covid-19) di DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan banjir pada tahun 2020. Meskipun demikian di dalam praktik masih terjadi kegagapan pemerintah dalam penanggulangan banjir pada saat pandemi Covid-19. Terbukti dengan belum siapnya aturan terkait pengungsian pada saat pandemi Covid-19 dan ditemukannya kasus positif Covid-19 dari klaster pengungsi pada saat banjir di Jakarta pada tahun 2021. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan penanggulangan bencana banjir pada saat pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB MENGENAI NUKLIR IRAN ]]>
<![CDATA[Fachrudin Sembiring]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v4i01.1633
<![CDATA[The Security Council is a main organ under the authority of the United Nation which has a major role in maintaining security and world peace. One of the efforts is to detect over all things that could threat the world. One of them is nuclear technology development by a state with no intention of peace. That was happened with Iran. The Council imposed resolutions to Iran. Many of them met failure because of disobedience of Iran. In the end, JCPOA is formed and become a new beginning of the conformity of Iran. The measure of the JCPOA extent to the Resolution No. S/RES/2231 (2015). Iran must comply the resolution in purpose to respect the UN Charter by principle of Pacta Sunt Servanda. Researcher used juridical-normative method with statute approach. Secondary data is used by placing the UN Charter and resolutions of Iran as the main material. The research carried out to find out the point of appointment that Iran has been responsible over it’s nucler technology development. The responsibility is realized with the approval JCPOA by Iran Government to comply with the Resolution No. S/RES/2231 (2015).]]>
<![CDATA[PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KRISIS KESEHATAN: TANTANGAN, RESPONS ANGGOTA WTO DAN PROSPEK PENGUATAN SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL ]]>
<![CDATA[Silaban, Devi Widyasari]]>;
<![CDATA[sembiring, fachrudin]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.5037
<![CDATA[Trade is a sustainable process that occurs regularly. If sudden health issues emerge, such as Covid-19, it will affect the trade of goods supply chain, but never postpone entirely. WTO members responsively and temporarily impose measures that somehow barriers trade. As time goes by, unilateral measures can be taken regarding members' obligation to open market access as a core principle within WTO. This paper will discuss how members comply with their obligation during Covid-19 by imposing measures; and how unilateral measures can reinforce the multilateral trading system and create trade liberation later. This paper will be written according to normative-juridical methods with a historical approach as the main idea of the analysis process. This paper will accommodate conceptual ideas upon Rules and re-forecasting phenomenon in further economic scale to maintaining ongoing trade. Afterward, members may respond appropriately to health issues relating to the goods supply chain by imposing measures that can be acknowledged to members collectively.]]>
<![CDATA[- KEWENANGAN HUKUM BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI JAKARTA: - ]]>
<![CDATA[Puspita, Natalia Yeti]]>;
<![CDATA[Sembiring, Fachrudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5841
<![CDATA[Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Jakarta dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam artikel ini akan dibahas persoalan mengenai bagaimanakah kewenangan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta dalam penanggulangan bencana di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder yang bersumber pada penelusuran kepustakaan sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPBD sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum kewenangan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta peraturan daerah yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana di kota metropolitan seperti Jakarta.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM KASUS SERANGAN SIBER YANG MENGAKIBATKAN KEBOCORAN DATA PRIBADI PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA 2 (PDNS2) ]]>
<![CDATA[Sembiring, Fachrudin]]>;
<![CDATA[Pattihahuan, Figo Mandela]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807
<![CDATA[Perkembangan teknologi menjadi semakin masif di kehidupan manusia. Teknologi membawa begitu banyak kemanfaatan yang dapat manusia rasakan dan gunakan. Akan tetapi, teknologi juga datang dengan hal-hal negatif. Pada tanggal 20 Juni 2024, server PDNS2 yang berada di Surabaya, mengalami serangan siber yang diidentifikasi sebagai serangan siber ransomware buatan kelompok peretas Brain Cipher. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari kasus tersebut. Pertama, adanya tidak jelasan mengenai siapa lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap insiden siber ini. Kedua, adanya ego-sektoral terhadap penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia. Ketiga, terdapat kekosongan hukum terkait keamanan siber yang menyeluruh termasuk pengaturan teknis mengenai pengelolaan PDNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya permasalahan sinergitas, kekosongan hukum serta kejelasan tanggung jawab yang berimplikasi pada lemahnya praktik pengamanan di bidang siber di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI wajib untuk bersama-sama melakukan pengamanan siber secara bersama-sama guna memenuhi hak privasi warga negaranya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PPKM TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 35425 TAHUN 2022 DALAM RANGKA PRESIDENSI G20 ]]>
<![CDATA[Abdhy, Yosua Vincentius]]>;
<![CDATA[sembiring, fachrudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i2.4687
<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya terbaik dalam merancang sampai dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satu produk hukum yang saat ini kembali digencarkan Pemerintah adalah PPKM. Pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 melalui kebijakan PPKM yang sejak awal berorientasi sebagai pengendalian pada sektor kesehatan. Akan tetapi telah terjadi pergeseran dalam konteks ini, di mana Pemerintah telah mengubah makna akan esensi PPKM menjadi kebijakan untuk menyukseskan agenda kenegaraan. Hal ini secara nyata ditunjukkan melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Presidensi G20 yang merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Bali. Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan terhadap tiga wilayah di Provinsi Bali yang berdampak pada sektor pendidikan, perkantoran, upacara adat istiadat, sampai dengan keagamaan. Kegiatan yang awalnya dilangsungkan secara luring kini terpaksa kembali berjalan secara daring. Terlepas dari kebijakan tersebut, terdapat pro dan kontra di masyarakat. Timbul pertanyaan serta tanggapan atas kebijakan, seperti tepatkah kebijakan PPKM diterapkan atau cukup dilakukan sterilisasi wilayah khusus pada Venue G20 selama perhelatan berlangsung. Untuk meninjau lebih lanjut, penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder berdasarkan analisis deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif secara daring.]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum Penyelenggaraan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Sembiring, Fachrudin]]>;
<![CDATA[Siregar, Yemima Hillary]]>
<![CDATA[ Lareh Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Lareh Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/llr.2.1.27-43.2024
<![CDATA[Indonesia is a democratic country with one characteristic, that is, sovereignty is in the hands of the people. One of the manifestations of a democratic country is through a general election. Every citizen has the same rights and opportunities in general elections, namely the right to vote. Even so, the granting of voting rights for persons with mental disabilities has only been implemented evenly in the 2019 elections. This is of course guaranteed through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. There are still many things that need to be evaluated from the 2019 Election both in terms of implementation and legal guarantees provided for groups of people with disabilities. The writing of this law uses a normative juridical method in which the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles related to the right to vote for persons with mental disabilities. Because the KPU has just registered persons with mental disabilities on the final voter list in the 2019 elections, the implementation is still not perfect. There are still many people with mental disabilities who have not been able to exercise their right to vote or vote in the 2019 election. Therefore, it is necessary to carry out an update for the upcoming elections in addition to increasing voter participation as well so that the democratic party can be felt by all Indonesian citizens without exception. It is the responsibility of the state to guarantee the rights of its citizens and create non-discriminatory regulations.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN LAHAN SEKITAR SUNGAI CILIWUNG DI BOGOR TERKAIT PENANGGULANGAN BANJIR ]]>
<![CDATA[Candini, Tivana Arbiani]]>;
<![CDATA[Sembiring, Fachrudin]]>;
<![CDATA[Fristikawati, Yanti]]>;
<![CDATA[Delarosa, Stella]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4970
<![CDATA[Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah akibat meluapnya sungai baik itu karena banyaknya sampah, atau terjadinya pendangkalan sungai. Jakarta merupakan salah satu kota di Jawa yang mempunyai masalah terjadinya banjir pada musim hujan. Banjir yang terjadi di Jakarta antara lain akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang mengalir dari Bogor. Perlindungan daerah aliran Sungai atau DAS, dilakukan antara lain dengan melarang pendirian bangunan di sepanjang Sungai agar tidak terjadi longsor atau abrasi serta mengatur kegiatan di sekitar Sungai. Selain itu larangan pembuangan sampah ke sungai merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi sungai agar tidak terjadi pendangkalan dan mengakibatkan air yang meluap. Terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan masalah bagaimana pengaturan perlindungan sungai khususnya di Bogor untuk melindungi Sungai Ciliwung agar tidak terjadi banjir. Metode penelitian dilakukan secara normatif yaitu mengkaji berbagai aturan tentang perlindungan lingkungan Sungai baik aturan tingkat nasional, maupun tingkat daerah Kotamadya Bogor. Dari kajian terhadap aturan yang ada, disimpulkan bahwa aturan tersebut antara lain UU No. 38 tahun 2011 tentang Sungai, UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah dapat melindungi Sungai, dan dapat dilaksanakan agar tidak terjadi luapan Sungai yang mengakibatkan banjir.]]>
