Banjir berulang yang terjadi di Kota Bima selama periode 2016–2025 telah menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, sekaligus mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan rehabilitasi lingkungan yang berorientasi keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi tata kelola administratif pasca-banjir melalui pendekatan Pengelolaan Adaptif inovatif dalam mendukung rehabilitasi ekosistem berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kota Bima, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antarlembaga, kapasitas adaptif pemerintah daerah, serta faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi pasca-banjir sangat ditentukan oleh penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi sosial melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi terintegrasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta pengambilan keputusan partisipatif. Selain itu, adaptivitas tata kelola tercermin dalam inovasi kebijakan rehabilitasi daerah aliran sungai, penguatan fungsi ekologis wilayah, dan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem pasca-bencana merupakan proses transformasi administratif yang memperkuat ketahanan ekologis, meningkatkan kapasitas adaptif kelembagaan, serta mendukung pembangunan daerah yang resilien dan berkelanjutan. Kata Kunci: Tata Kelola Adaptif; Rehabilitasi Ekosistem; Collaborative Governance; Pascabanjir; Pembangunan Berkelanjutan.
Copyrights © 2026