<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana masyarakat umum merasa tidak puas terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam wacana demonstrasi yang menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR tahun 2025. Ketidakpuasan ini muncul karena kebijakan yang dianggap tidak adil, kurang transparan, dan minimnya perhatian DPR terhadap kondisi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Pendekatan ini mencakup analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial-budaya. Data yang digunakan berasal dari slogan, poster, gambar, serta teks visual dari demonstrasi yang diperoleh melalui media sosial Instagram dan TikTok, dan lima data di antaranya dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana demonstrasi menampilkan DPR sebagai kelompok elite politik yang tidak responsif dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam wacana cenderung konfrontatif dan penuh emosi, diperkuat oleh simbol-simbol visual serta penyebaran melalui media massa dan media sosial. Demonstrasi ini bukan hanya bentuk penolakan terhadap kebijakan ekonomi, tetapi juga mencerminkan krisis kepercayaan publik dan tuntutan terhadap keadilan, transparansi, serta tanggung jawab moral DPR dalam sistem demokrasi Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
