<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum jual beli yang disertai akta subrogasi dalam sistem hukum perdata di Indonesia serta mengkaji bentuk dan akibat hukum wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaannya. Jual beli sebagai perjanjian pokok diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1457, sedangkan subrogasi diatur dalam Pasal 1400–1401 KUHPerdata yang memungkinkan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur setelah melakukan pelunasan utang debitur. Dalam praktik, kombinasi jual beli dan akta subrogasi banyak digunakan dalam transaksi yang melibatkan objek yang masih dibebani utang atau jaminan, seperti hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dengan akta subrogasi sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat potensi wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak, baik dalam bentuk tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi meliputi ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan eksekusi jaminan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan dan kehati-hatian dalam perjanjian guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. This study aims to analyze the legal regulation of sale and purchase agreements accompanied by subrogation deeds within the Indonesian civil law system and to examine the forms and legal consequences of breach of contract arising from such agreements. Sale and purchase as a principal agreement is regulated under the Civil Code, particularly Article 1457, while subrogation is governed under Articles 1400–1401, allowing a third party to replace the position of a creditor after settling the debtor’s obligation. In practice, the combination of sale and purchase agreements with subrogation deeds is commonly applied in transactions involving encumbered objects, such as those subject to security rights. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that such agreements are legally valid as long as they fulfill the requirements of Article 1320 of the Civil Code and the principle of freedom of contract under Article 1338. However, there is a potential for breach of contract, including non-performance, delay, or improper performance. The legal consequences include compensation, contract termination, and execution of collateral. Therefore, clear regulation and careful drafting of agreements are essential to ensure legal certainty and protection for all parties involved.]]>
Copyrights © 2026
