<![CDATA[Administrasi kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam menjamin pengakuan negara atas setiap individu, termasuk kelompok rentan seperti warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari pihak Disdukcapil, petugas Rutan, serta warga binaan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang memfokuskan kajian pada empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar instansi berlangsung dengan baik melalui mekanisme koordinasi formal dan informal secara berjenjang. Sumber daya dinilai cukup baik, namun masih terdapat keterbatasan dalam kontinuitas dan aksesibilitas pelayanan yang bersifat insidental. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan hak administrasi warga binaan tanpa diskriminasi. Struktur birokrasi berjalan dengan pembagian peran yang jelas antara Disdukcapil sebagai penyedia layanan teknis dan Rutan sebagai fasilitator. Kendala utama meliputi NIK bermasalah, mobilitas tinggi warga binaan, serta lemahnya respons pihak keluarga dan instansi daerah asal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelayanan terjadwal, formalisasi prosedur, dan perluasan koordinasi lintas daerah guna menjamin pemenuhan hak identitas warga binaan secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
