GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA

Muhammad Faiz Ananta Zain (Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto)
Chamid Sutikno (Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto)
Ariesta Amanda (Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto)
Indah Ayu Permana Pribadi (Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto)
Andi Zaelani (Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto)



Article Info

Publish Date
17 Jul 2026

Abstract

Implementasi kebijakan penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan upaya penting dalam menekan tingginya angka kasus DBD di Indonesia. Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tercatat sebagai desa dengan jumlah kasus DBD tertinggi di Kecamatan Sokaraja pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan DBD di Desa Karangnanas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemerintah desa, petugas puskesmas, kader kesehatan, dan masyarakat yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan DBD di Desa Karangnanas secara umum telah berjalan cukup baik ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut teori George C. Edward III. Komunikasi dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), serta koordinasi antar pelaksana. Sumber daya didukung oleh tenaga kesehatan, kader, fasilitas, dan anggaran, meskipun masih terdapat keterbatasan sarana dan partisipasi masyarakat. Disposisi pelaksana dilaksanakan melalui komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program, sedangkan struktur birokrasi didukung oleh prosedur operasional standar dan pembagian tugas yang jelas. Faktor pendukung implementasi meliputi koordinasi lintas sektor, dukungan pemerintah desa, keterlibatan kader kesehatan, dan media edukasi masyarakat. Faktor penghambat tersebut meliputi rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan tenaga pelaksana, serta tingginya beban kerja kader kesehatan. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Demam Berdarah Dengue (DBD), Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Partisipasi Masyarakat

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

description

Publisher

Subject

Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. ...