Penurunan TFR di Kota Yogyakarta menunjukkan keberhasilan program pengendalian kelahiran melalui program KB dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Namun, capaian TFR yang kini berada di bawah replacement level 2,1 menimbulkan pertanyaan "quo vadis" ke mana arah kebijakan kependudukan akan dibawa di tengah ancaman penuaan penduduk dan berakhirnya bonus demografi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak rendahnya TFR terhadap struktur demografi serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan demografi di masa depan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan pegawai DP3AP2KB Kota Yogyakarta serta analisis data sekunder berupa tren TFR, piramida penduduk, serta rasio ketergantungan yang diambil dari website resmi BKKBN dan BPS. Data sekunder yang diolah menunjukkan: (1) TFR yang terus turun; (2) penurunan rasio ketergantungan dari 50 (2010) menjadi 41–42 (2023–2024) yang menandai fase akhir bonus demografi; dan (3) piramida penduduk 2024 yang menyempit di bagian bawah serta meningkatnya proporsi lansia, mengindikasikan awal proses aging population. Hasil penelitian menegaskan bahwa TFR rendah mempercepat transisi menuju penduduk menua sehingga kebijakan daerah harus lebih adaptif. Pemerintah Kota Yogyakarta merespons melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK), advokasi penurunan unmet need, serta pengembangan Sekolah Lansia sebagai strategi kesiapan menghadapi era pasca bonus demografi. Kajian ini menegaskan urgensi arah kebijakan kependudukan daerah menuju keseimbangan antara pengendalian kelahiran, fertilitas ideal, dan kualitas hidup masyarakat.
Copyrights © 2026