<![CDATA[Penelitian ini mengkaji konflik pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan yang muncul akibat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang mengalami kelebihan kapasitas (overload), sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Situasi tersebut mendorong lahirnya Gerakan Prabu Peduli Lingkungan sebagai bentuk partisipasi dan kontrol warga terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gerakan Prabu Peduli Lingkungan dalam mengawal kebijakan pengelolaan sampah serta memahami dinamika hubungan yang terjalin antara gerakan warga dan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Analisis dilakukan menggunakan teori gerakan sosial Sidney Tarrow yang menekankan pentingnya peluang politik, mobilisasi sumber daya, dan aksi kolektif dalam mendorong perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Prabu Peduli Lingkungan menjalankan fungsi kontrol warga melalui berbagai strategi, seperti advokasi kebijakan, demonstrasi, edukasi masyarakat, pemantauan implementasi kebijakan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye dan penyebaran informasi. Relasi antara gerakan ini dan pemerintah daerah bersifat dinamis, ditandai dengan adanya kerja sama dalam beberapa program sekaligus ketegangan yang muncul akibat perbedaan pandangan terkait solusi pengelolaan sampah. Meskipun menghadapi berbagai hambatan internal maupun eksternal, gerakan ini tetap berkontribusi dalam mendorong terciptanya tata kelola pengelolaan sampah yang lebih partisipatif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.]]>
Copyrights © 2026
