Wahyu Kartiko Utami
Department Of Goverment Studies, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

The Economic Impact of Covid-19 Pandemic on Female Workers in Serang City, Banten Wahyu Kartiko Utami; Nikki Prafitri
Journal of Local Government Issues (LOGOS) Vol. 4 No. 1 (2021): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v4i1.14378

Abstract

This research discusses the Covid-19 pandemic and its impact on the female workers economy in Serang City. The Covid-19 pandemic has affected various areas of people's life, including the economy. On the other hand, female workers are among those affected by Covid-19. The theory used in this study is the Cohen economic impact theory which includes the impact on income, the impact on economic activity, and the impact on expenditure. The research method used is qualitative research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques using observation, in-depth interviews, and documentation. This research's informants are the Labor Office of Serang Banten, the Giant Labor Community, and formal female workers. The results showed that the Covid-19 pandemic in Serang City influenced some female workers' economic aspects, such as income, economic activities, and expenditure. This influence is especially for women workers affected, such as female workers at home, who are laid off until their work contract is terminated.
SINERGI AKTOR STREET LEVEL BUREAUCRACY DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA SERANG Nikki Prafitri; Wahyu Kartiko Utami
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i2.9482

Abstract

Synergy between government actors is needed in handling Covid-19. The synergy must reach street level bureaucracy government. This frontline government has an important role in handling Covid-19 both of health and economy sectors. But in its implementation, the case Covid-19 in Serang city continues to increase, adherence to health protocol implementation is still low and there are obstacles in the distribution of economic assistance to the community. These problems can be overcome with good synergy, especially the synergy between levels of the street bureaucracy. The purpose of this study was to determine the synergy between street level bureaucracy actors in handling Covid-19 in Serang City from the aspects of communication, coordination and interaction. The results showed that the synergy between street bureaucracy actors in handling Covid-19 was influenced by the pattern of central and regional government policies, clarity and understanding of roles between actors, conditions of the Covid-19 case in an area and the capacity and local leadership of the street level bureaucracy.
Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender Ika Arinia Indriyany; M. Dian Hikmawan; Wahyu Kartiko Utami
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9376

Abstract

Ketimpangan gender merupakan sebuah masalah dalam kehidupan sosial masyarakat diseluruh dunia. Perempuan selalu di posisikan pada suatu kondisi sub-ordinasi karena identitas dan historisitas peradaban manusia yang selalu menempatkan perempuan menjadi yang kedua. Dengan hadirnya bentuk negara dan relasi antar warga negara yang dijamin oleh negara tanpa terkecuali, memungkinkan perempuan agar dapat menempati ruang publik ini secara setara. Riset ini mengulas dinamika dan artikulasi kesetaraan gender diranah perguruan tinggi, dengan pendekatan fenomenologis, riset ini berupaya memaknai dan melihat aktualisasi kebijakan kampus dalam mendorong persfektif gender menjadi agenda dalam mengembangkan kampus yang bersfektif gender. Hasil dari riset ini menunjukan bagaimana dinamika perempuan dalam mencapai kesetaraan gender pada ruang lingkup perguruan tinggi.
STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DAN WILAYAH ASIA TENGGARA Wahyu Kartiko Utami
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.62 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i2.1670

Abstract

Studi ini secara umum mengeksplorasi perbandingan antara perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Disabilitas adalah masalah yang kompleks, di mana disabilitas dapat menyebabkan kemiskinan di masyarakat, sementara kemiskinan di sisi lain juga dapat menyebabkan kondisi disabilitas di masyarakat. Pada akhirnya kondisi ini juga akan mempengaruhi kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan masalah penting untuk dipelajari lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PBB) tentang Undang-Undang No.19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, di Indonesia sendiri masih ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, terutama di lingkungan kerja. Di sisi lain, perempuan penyandang disabilitas mengalami banyak tantangan, selain mengalami pengecualian atau diskriminasi karena kondisi disabilitas mereka, perempuan juga sering mengalami pengecualian karena jenis kelamin mereka. Sementara itu di wilayah Asia Tenggara, hampir semua negaranya, termasuk Indonesia, telah mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia, Filipina, dan Singapura adalah negara yang paling banyak menandatangani atau meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas, sementara Myanmar dan Vietnam menjadi negara yang paling sedikit menandatangani atau meratifikasi Konvensi. Tetapi secara keseluruhan, melalui penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Internasional, dapat disimpulkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki komitmen untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas
Manifestasi Gerakan Membangun Desa Tangguh Pangan di Desa Muruy, Pandeglang, Banten Yeby Ma’asan Mayrudin; Wahyu Kartiko Utami; M. Dian Hikmawan
Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Issue 1, June 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/komunitas:jpkm.v3i1.20766

Abstract

AbstrakTujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Desa Muruy Kecamatan Menes, Pandeglang. Peserta kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat yang bekerja di bidang pertanian seperti pekebun dan petani Desa. Inti acara atau kegiatan pengabdian ini dapat difungsikan sebagai proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk pangan lokal, teknik pemasaran, dan mengenai produktivitas lahannya. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga memberi stimulus penunjang untuk program desa tangguh pangan berupa paket pangan seperti bibit dan benih tanaman atau sayur dan lain sebagainya kepada beberapa warga di dua desa mitra tersebut. Program ini diharapkan oleh warga karena menurut para Kades, semenjak covid-19 menyebar secara massif dan gradual banyak warga yang terdampak dan tidak memeroleh penghasilan dan kesulitan untuk memulai lagi kerja pangannya. Selanjutnya, program yang kami target lainnya untuk diberikan kepada masyarakat desa yaitu pendampingan produk pangan dengan mengundang ahli dalam membantu pengembangan produk, pemasaran hingga produktivitas lahan. Dengan adanya pendamping, yang bertugas mengawal dari mulai proses mencari bibit unggul, menanamnya, memanennya, memasarkan dan proses pengelolaan selanjutnya diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua desa mitra tersebut.   Katakunci:  Ketahanan pangan, Pemberdayaan masyarakat, Desa tangguh, Pandeglang Abstract The purpose of this community service activity is to increase the food security of the community in Muruy Village, Menes District, Pandeglang. Participants in this community service activity are people who work in the agricultural sector such as planters and village farmers. The core of this community service event or activity can function as a process of assisting and empowering the community in the development of local food products, marketing techniques, and regarding land productivity. In addition, this service activity also provides a supporting stimulus for the food resilient village program in the form of food packages such as seeds and plant or vegetable seeds and so on to several residents in the two partner villages. This program is expected by residents because according to the village heads, since Covid-19 has spread massively and gradually, many residents have been affected and do not earn income and have difficulty restarting their food work. Furthermore, another program that we target to provide to rural communities is food product assistance by inviting experts to assist product development, marketing to land productivity. With a companion, whose job is to oversee the process of looking for superior seeds, planting them, harvesting them, marketing and the subsequent management process, it is hoped that this will provide great benefits for the people in the two partner villages.Keywords:  food security, community empowerment, resilient village, pandeglang
Catch-all Politics of Women Politicians in Organizing Political Parties in Banten Province Mayrudin, Yeby Ma'asan; Utami, Wahyu Kartiko; Irawan, Peri; Afala, La Ode Machdani
Journal of Governance Volume 10 Issue 3: (2025)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jog.v10i3.31889

Abstract

This article discusses the involvement of female politicians in organizing political parties that open up opportunities for the manifestation of catch-all politics in Banten. Catch-all politics is a strategy of political parties that embraces all parties, especially the women's community, to join and fight together. The research uses descriptive qualitative methods through data collection from informants, literature, and media studies to "discover the nature of the specific events". The results of this study are: First, the dimension of women's political existence is currently progressive and appreciated, not excluded or discredited; Second, political parties in Banten have begun to build catch-all politics for the existence of women politicians based on the need for affirmative action and the functionalization of women politicians as “color” providers in organizing political parties.