<![CDATA[Tindak pidana makar adalah salah satu jenis kejahatan yang membahayakan keamanan negara dan memiliki dampak serius terhadap kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering memicu perdebatan karena garis pemisah antara kebebasan berpendapat dan tindakan yang dianggap makar tidak selalu jelas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum tindakan pengiriman surat berkop Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) dan meneliti pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemakaian kop surat NRFPB, elemen resmi, serta pengiriman surat kepada pejabat pemerintah telah memenuhi kriteria niat dan awalan pelaksanaan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 106 jo. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penilaian hakim telah sejalan dengan hukum positif Indonesia karena menekankan pada niat memisahkan sebagian wilayah negara serta tindakan konkret yang menunjuk pada upaya makar.]]>
Copyrights © 2026
