Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial JUSTISI Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Journal Governance and Politics (JGP) Jurnal Hukum Cassowary Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Golap, Mulyadi
Universitas Muhammadiyah Sorong
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Golap, Mulyadi
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Noken
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v2i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia pada saat ini dalam perspektif sistem bikameral efektif dan untuk menganalisis konstruksi hukum yang ideal dalam mengatur peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia dalam rangka revitalisasi pemberdayaan DPD dalam sistem kelembagaan negara. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan perbandingan (comparationapproach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 dan UU No 27 Tahun 2009 yangmengatur tentang DPD, masih kurang dari dari harapan awal pembentukanDPD. Hal ini dikarenakan Pasal-pasal yang terkait membatasi kewenangan DPD di bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Terjadi ketimpangan kewenangan yang berat sebelah antara DPD dan DPR, Pasal-pasal yang membatasi kewenangan DPD membuat tidakadanya suatu “double check” dan “check and balances”. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 serta UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, perlu adanya suatu konstruksi hukum dalam rangka revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia. 
Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong golap, mulyadi; umpain, anisah maya djafar
JUSTISI Vol 4, No 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i2.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam pembagian harta warisan tanah adat marga osok malaimsimsa di Sorong, dan untuk mengetahui pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Sorong dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, yaitu melaksanakan sidang adat berdasarkan laporan dari masyarakat adat, dan menjaga dan mengawal putusan sidang adat. Dan Pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa di Sorong, yaitu mengikuti hukum adat suku moi yang telah di wariskan oleh para leluhur suku Moi. Dalam hukum adat Suku Moi yang berhak mendapat pembagian harta warisan tanah adat ialah anak kandung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah menurut adat dan pemberkatan digereja. Sementara dalam kondisi tertentu, ketika tidak  ada anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak perempuan dapat memiliki harta warisan milik ayahnya secara sah.
Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Mulyadi Golap
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2017): Jurnal Noken
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v2i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia pada saat ini dalam perspektif sistem bikameral efektif dan untuk menganalisis konstruksi hukum yang ideal dalam mengatur peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia dalam rangka revitalisasi pemberdayaan DPD dalam sistem kelembagaan negara. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan perbandingan (comparationapproach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 dan UU No 27 Tahun 2009 yangmengatur tentang DPD, masih kurang dari dari harapan awal pembentukanDPD. Hal ini dikarenakan Pasal-pasal yang terkait membatasi kewenangan DPD di bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Terjadi ketimpangan kewenangan yang berat sebelah antara DPD dan DPR, Pasal-pasal yang membatasi kewenangan DPD membuat tidakadanya suatu “double check” dan “check and balances”. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 serta UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, perlu adanya suatu konstruksi hukum dalam rangka revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia. 
Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong mulyadi golap; anisah maya djafar umpain
JUSTISI Vol. 4 No. 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i2.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam pembagian harta warisan tanah adat marga osok malaimsimsa di Sorong, dan untuk mengetahui pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Sorong dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, yaitu melaksanakan sidang adat berdasarkan laporan dari masyarakat adat, dan menjaga dan mengawal putusan sidang adat. Dan Pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa di Sorong, yaitu mengikuti hukum adat suku moi yang telah di wariskan oleh para leluhur suku Moi. Dalam hukum adat Suku Moi yang berhak mendapat pembagian harta warisan tanah adat ialah anak kandung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah menurut adat dan pemberkatan digereja. Sementara dalam kondisi tertentu, ketika tidak  ada anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak perempuan dapat memiliki harta warisan milik ayahnya secara sah.
Implikasi Kebijakan Sentralisasi terhadap Prinsip Otonomi Daerah Mulyadi Golap
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir dan menimbulkan perdebatan mengenai konsistensinya dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan sentralisasi terhadap prinsip otonomi daerah dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sentralisasi yang diterapkan secara berlebihan berpotensi mengurangi kewenangan daerah, melemahkan demokrasi lokal, serta menciptakan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari perspektif konstitusional, sentralisasi seharusnya ditempatkan secara proporsional dan selektif dengan berlandaskan asas subsidiaritas agar tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penataan kebijakan hubungan pusat dan daerah yang konstitusional guna menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI LIVE STREAMING YOUTUBE Mustofa Al Muzaq; Mulyadi Golap; Kariadi
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.243

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah memicu maraknya praktik promosi judi online melalui live streaming YouTube, yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana promosi judi online dilakukan melalui live streaming YouTube serta pertanggungjawaban pidana para pelakunya berdasarkan hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensial dan pendekatan berbasis kasus melalui analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jurnal, dan literatur hukum lainnya. Temuan menunjukkan bahwa promosi judi online dilakukan melalui fitur donasi, penyertakan tautan situs web perjudian dalam deskripsi siaran, dan demonstrasi langsung permainan judi. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur actus reus dan mens rea sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU ITE dan Pasal 303 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, pengawasan digital, dan peningkatan literasi hukum masyarakat diperlukan untuk mencegah promosi perjudian online secara lebih efektif.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MAKAR DALAM PENGIRIMAN SURAT BERKOP NRFPB (STUDI PUTUSAN NOMOR 967/PID.B/2025/PN.MAKASSAR) Muklis Rumodar; Kariadi; Mulyadi Golap
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.244

Abstract

Tindak pidana makar adalah salah satu jenis kejahatan yang membahayakan keamanan negara dan memiliki dampak serius terhadap kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering memicu perdebatan karena garis pemisah antara kebebasan berpendapat dan tindakan yang dianggap makar tidak selalu jelas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum tindakan pengiriman surat berkop Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) dan meneliti pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemakaian kop surat NRFPB, elemen resmi, serta pengiriman surat kepada pejabat pemerintah telah memenuhi kriteria niat dan awalan pelaksanaan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 106 jo. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penilaian hakim telah sejalan dengan hukum positif Indonesia karena menekankan pada niat memisahkan sebagian wilayah negara serta tindakan konkret yang menunjuk pada upaya makar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU  (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO 798/Pid.B/2022/PN Jakarta selatan) Rio Jamalludin; Mulyadi Golap; Kariadi
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai justice collaborator serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan saksi pelaku sebagai justice collaborator dalam putusan nomor 798/pid.b/2022/PN Jakarta Selatan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagaimana saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan dapat memperoleh status justice collaborator dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan status tersebut kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa buku,jurnal,serta literatur hukum lainnya.Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen putusan kemudian dianalisi secara deskriptif kualitatif.Dalam putusan Nomor 798/pid.B/2022/PN Jakarta Selatan majelis hakim menetapkan Richard Eliezer sebgai justice collaborator karena keterangannya dianggap mampu mengungkapkan fakta sebenarnya terkait tindak pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pertimbangan hakim didasarkan pada peran terdakwa yang kooperatif, menyesali perbuatanya,bukan pelaku utama,serta adanya rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saski dan Korban(LPSK).Status tersebut menjadi salah satu alasan yang meringankan pidana sehingga terdakwa dijatuhi hukum yang lebih ringan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jutice Collaborator, saksi pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan, Putusan Pengadilan.  
Advocacy Assistance for Patients' Families' Civil Law Rights in Alleged Medical Disputes in Sorong City: Pendampingan Advokasi Hak Keperdataan Keluarga Pasien pada Dugaan Sengketa Medis di Kota Sorong Hasriyanti Hasriyanti; Nurul Fajeriana; Muhammad Arifin Abd. Kadir; Hadi Tuasikal; Akhmad Faqih Mursid; Mulyadi Golap
JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 10 No. 3 (2026): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Publisher : DPD Jatim Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36339/je.v10i3.568

Abstract

The right to information and access to medical records constitutes a fundamental component of patients' civil law rights as guaranteed under Law Number 17 of 2023 on Health in Indonesia. However, information asymmetry between healthcare providers and patients and their families in alleged medical disputes continues to limit public understanding of legal rights and appropriate dispute resolution mechanisms. This Community Service Program aimed to enhance the legal literacy of patients' families regarding their right to information and access to medical records while strengthening their bargaining position through a non-litigation advocacy approach. The program involved six family members of a patient facing an alleged medical dispute in Sorong City. The implementation consisted of three stages: preparation, advocacy, and evaluation. The preparation stage involved identifying legal facts through in-depth interviews and document analysis. The advocacy stage included legal counseling, communication assistance, and facilitation of requests for information and access to medical records from healthcare providers. The evaluation stage assessed improvements in participants' legal understanding and the progress of the advocacy process. The results showed that the advocacy assistance improved the legal understanding of all six participants regarding patients' civil law rights, strengthened their ability to exercise their rights to information and medical records in accordance with applicable laws and regulations, and promoted more constructive communication with healthcare providers. This community service program demonstrates that civil law rights-based advocacy assistance is an effective community empowerment strategy for supporting more transparent, equitable, and patient-centered resolution of alleged medical disputes.
BATAS KEWENANGAN HAKIM DALAM REKONSTRUKSI GUGATAN PERDATA: ANTARA ASAS HAKIM PASIF DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SENGKETA TANAH Hasriyanti Hasriyanti; Mulyadi Golap; Akhmad Faqih Mursid
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 7 No 1 (2026): Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v7i1.12273

Abstract

Land disputes have a distinctive procedural character because the disputed object must be precisely identifiable in terms of location, area, boundaries, and legal status. Problems arise when discrepancies occur between the posita, petitum, land documents, and the factual condition of the land. On the one hand, the passive judge principle and the prohibition of ultra petita under Article 178 paragraph (3) HIR and Article 189 paragraph (3) RBg require judges to remain within the scope of the dispute submitted by the parties. On the other hand, judicial independence, the obligation to explore legal values and justice, and the need to produce an executable judgment require judges not to be mechanically bound by merely technical errors in pleadings. This research examines the limits of judicial authority in reconstructing civil claims in land disputes and formulates parameters distinguishing legitimate reconstruction from ultra petita. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed prescriptively by comparing legislation, legal doctrine, and Supreme Court decisions. The research finds that the passive judge principle should not be interpreted absolutely in relation to technical and identificatory aspects of the disputed object. Reconstruction is legitimate when it merely clarifies the identity of the object, does not expand the scope of the dispute, and does not create a new right or form of relief. Conversely, substantive changes to the parties, object, or relief constitute ultra petita. This study proposes a Three-Test Model, consisting of the Identity Test, Scope Test, and Relief Test, as a framework for bounded judicial activism in land disputes. Keywords: Civil Procedure; Judicial Independence; Land Disputes; Judicial Reconstruction; Passive Judge Principle; Ultra Petita.
Co-Authors akhmad faqih mursid anisah maya djafar umpain Hasriyanti Hasriyanti Kariadi Muhammad Arifin Abd Kadir Muklis Rumodar Mustofa Al Muzaq Nurul Fajeriana M Rio Jamalludin Tuasikal, Hadi umpain, anisah maya djafar