<![CDATA[Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan bagian dari transformasi digital di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelayanan. Di sisi lain, penerapan RME menimbulkan tantangan dalam perlindungan data pribadi pasien karena informasi yang tersimpan bersifat rahasia dan memiliki nilai hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Rekam Medis Elektronik serta perlindungan data pasien di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie Gorontalo berdasarkan aspek hukum dan implementasinya di rumah sakit. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RME di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022 dan telah diterapkan secara luas pada tahun 2025 menggunakan aplikasi SIMGOS yang terintegrasi. Perlindungan data dilakukan melalui pembatasan hak akses sesuai tugas dan kewenangan pengguna, penggunaan akun pribadi berupa username dan password, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan backup data secara berkala, serta pengawasan oleh tim teknologi informasi. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan jaringan, gangguan sistem, serta perlunya peningkatan pemahaman sebagian petugas mengenai keamanan informasi. Upaya yang dilakukan rumah sakit antara lain penguatan sistem keamanan, pelatihan dan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, monitoring penggunaan sistem, serta evaluasi berkala. Berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan kebocoran data rekam medis yang signifikan. Secara keseluruhan, penerapan perlindungan data Rekam Medis Elektronik di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah berjalan dengan baik dan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masih diperlukan penyempurnaan terhadap infrastruktur teknologi informasi, digitalisasi seluruh dokumen pelayanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung keamanan data secara optimal.]]>
Copyrights © 2026
