<![CDATA[Akselerasi transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berisiko memperlebar kesenjangan digital (digital divide) jika peningkatan skor tidak diimbangi oleh konvergensi kapasitas antarwilayah. Belum ada studi empiris longitudinal berbasis ekonometrika data panel yang menguji dinamika kematangan e-government secara nasional serta membuktikan keberadaan fenomena β-konvergensi pada era transisi GovTech di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemodelan longitudinal kinerja SPBE, menguji disparitas spasial (Jawa vs Luar Jawa), serta membuktikan ada/tidaknya pola β-konvergensi pada tingkat Pemerintah Daerah. Penelitian kuantitatif ini menerapkan pemodelan data panel seimbang (balanced panel dataset) pada N = 369 Pemerintah Daerah selama kurun waktu 2021–2024 (T = 4, total 1.476 observasi panel) dari Keputusan Menteri PANRB. Pemodelan ekonometrika data panel dan uji konvergensi beta dipilih karena mampu mengontrol heterogenitas yang tak terobservasi (unobserved heterogeneity) antar instansi serta mengukur kelajuan efek catch-up secara empiris. Hasil statistik menunjukkan kenaikan rata-rata indeks dari 2,24 (2021) menjadi 3,17 (2024). Namun, uji spasial mengonfirmasi adanya kesenjangan struktural di mana skor Pemda Jawa (rata-rata = 3,85) signifikan lebih tinggi dibandingkan Luar Jawa (rata-rata = 2,84) dengan t = 14,85 (p < 0,001). Uji beda laju pertumbuhan (2021–2024) juga membuktikan bahwa Pemda Jawa mengalami akselerasi yang signifikan lebih cepat (t = 3,69, p < 0,001). Terjadi divergensi spasial alih-alih konvergensi, menunjukkan efek Matthew Effect ('the rich get richer') dalam TIK pemerintah. Transformasi digital e-government Indonesia mengalami akselerasi kuantitatif namun secara bersamaan menderita ketimpangan spasial yang semakin melebar. Direkomendasikan adanya skema alokasi dana perimbangan TIK afirmatif dan redistribusi kapasitas SDM siber ke daerah Luar Jawa.]]>
Copyrights © 2026
