<![CDATA[Indragiri Hilir Regency already has its map. A WebGIS platform called Inhil Satu Peta (INSAP) has been developed, complete with a mobile application accessible from the palm of one's hand. Yet a good map does not automatically mean trustworthy data. That is the core problem this paper seeks to address. Spatial data produced by various Regional Government Organizations (OPD) in Inhil is inconsistent, not regularly updated, and not yet reliable enough to serve as a basis for development decision-making. The author argues that the cause is not inadequate technology, but the absence of clear rules: who is responsible for which data, who updates it and when, and who has the authority to coordinate across OPDs. Without that clarity, no matter how sophisticated the platform, it will remain empty or filled with untrustworthy data. The issuance of Joint Circular Letter Number 2 of 2026 by the Geospatial Information Agency, the Ministry of National Development Planning/Bappenas, and the Ministry of Home Affairs opens up a concrete opportunity: Bapperida has been officially designated as the Regional Geospatial Data Coordinator, with a compliance deadline of January 2027. If seized properly, this opportunity could become a turning point for spatial data governance in Inhil. Using the Urgency-Seriousness-Growth (USG) scoring method to determine priority problems and Bardach's (2012) policy evaluation criteria to test three alternative solutions, this paper recommends one simple but decisive step: issuing a Regent's Decision on the Regional Spatial Data Coordination Team, accompanied by a Regent's Regulation on Spatial Data Standards and Governance. This step proves to be the most feasible technically, fiscally, politically, and administratively, as it can begin with existing capacity without waiting for a lengthy bureaucratic restructuring. Keywords: spatial data governance; One Data Indonesia; INSAP; regional institutions; Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir sudah punya petanya. Platform WebGIS bernama Inhil Satu Peta (INSAP) telah dikembangkan, lengkap dengan aplikasi mobile yang bisa diakses dari genggaman tangan. Namun peta yang bagus tidak otomatis berarti data yang bisa dipercaya. Itulah inti persoalan yang coba dijawab tulisan ini. Data spasial yang diproduksi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Inhil tidak seragam, tidak diperbarui secara teratur, dan belum cukup andal untuk dijadikan pijakan pengambilan keputusan pembangunan. Penulis berargumen bahwa penyebabnya bukan teknologi yang kurang canggih, melainkan ketiadaan aturan yang jelas: siapa bertanggung jawab atas data apa, siapa memutakhirkan kapan, dan siapa berwenang mengomandoi koordinasi lintas OPD. Tanpa kejelasan itu, platform secanggih apa pun akan tetap kosong atau terisi data yang tidak bisa dipercaya. Terbitnya Surat Edaran Bersama Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 membuka peluang yang konkret: Bapperida resmi ditunjuk sebagai Pembina Data Geospasial Daerah, dengan tenggat penyesuaian Januari 2027. Peluang ini, apabila dimanfaatkan dengan tepat, bisa menjadi titik balik bagi tata kelola data spasial di Inhil. Dengan menggunakan metode skoring Urgency-Seriousness-Growth (USG) untuk menetapkan masalah prioritas dan kriteria evaluasi kebijakan Bardach (2012) untuk menguji tiga alternatif solusi, tulisan ini merekomendasikan satu langkah yang sederhana namun menentukan: menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Data Spasial Daerah, disertai Peraturan Bupati tentang Standar dan Tata Kelola Data Spasial. Langkah ini terbukti paling layak secara teknis, fiskal, politik, dan administratif karena bisa dimulai dengan kapasitas yang sudah ada tanpa perlu menunggu restrukturisasi birokrasi yang memakan waktu panjang. Kata kunci: tata kelola data spasial; Satu Data Indonesia; INSAP; kelembagaan daerah; Indragiri Hilir.]]>
Copyrights © 2026
