Kepastian Hukum Penyelenggaraan Bongkar Muat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur

Andy Ar Evrai J (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM)
Juwita S (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM)

Jurnal Hukum Indonesia
Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia

Kegiatan pertambangan batu bara memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, namun penyelenggaraan kegiatan bongkar muat batu bara masih menghadapi persoalan kepastian hukum akibat regulasi yang tersebar, tumpang tindih kewenangan, serta tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan usaha, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penyelenggaraan bongkar muat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur serta merumuskan formulasi penyelenggaraan yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan bongkar muat batu bara telah memiliki dasar hukum, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena adanya disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum optimalnya pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sistem penyelenggaraan terpadu melalui harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan.