<![CDATA[Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, keterlibatan perguruan tinggi swasta dalam sektor pertambangan menimbulkan dilema normatif dan risiko konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap kepentingan badan usaha dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberian IUP kepada perguruan tinggi swasta dalam UU No. 2 Tahun 2025 merupakan kebijakan perluasan subjek hukum pertambangan sekaligus alternatif pembiayaan pendidikan. Namun, kebijakan ini masih bersifat umum, belum memiliki regulasi teknis yang komprehensif, serta memicu potensi disharmoni dengan rezim hukum pendidikan tinggi yang berasaskan nirlaba. Diperlukan harmonisasi regulasi serta pengaturan teknis yang ketat guna menjamin kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi tridarma perguruan tinggi. Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan]]>
Copyrights © 2026
