Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Review of Business Competition in Preventing Predatory Pricing Practices Using Buy One Get One Free and Discount Voucher Methods in the Modern Retail Market Grace Henni Tampongangoy
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.4747

Abstract

This study aims to provide an overview of the role of law enforcement and government in business competition to prevent predatory pricing practices using the Buy One Get One Free (BOGO) method and cheap redemption under Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in modern retail markets. This research employs empirical legal methods focusing on the modern retail market, specifically on minimarket operators such as Alfamart, Indomart, and Alfamidi. The findings indicate that the competition authority (government) plays a significant role in preventing predatory pricing practices through: 1) market supervision, including monitoring market and business activities to detect signs of predatory pricing; 2) conducting thorough investigations into allegations of predatory pricing; 3) enforcing laws with decisive actions against businesses found guilty of predatory pricing; and 4) raising public and business awareness about the risks associated with predatory pricing practices. The research concludes that predatory pricing practices using the BOGO method can distort business competition and harm consumers, highlighting the crucial role of competition law in prevention.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA PERGURUAN TINGGI SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA Faldianto Ligua; Deasy Soeikromo; Grace Henni Tampongangoy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 4 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, keterlibatan perguruan tinggi swasta dalam sektor pertambangan menimbulkan dilema normatif dan risiko konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap kepentingan badan usaha dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberian IUP kepada perguruan tinggi swasta dalam UU No. 2 Tahun 2025 merupakan kebijakan perluasan subjek hukum pertambangan sekaligus alternatif pembiayaan pendidikan. Namun, kebijakan ini masih bersifat umum, belum memiliki regulasi teknis yang komprehensif, serta memicu potensi disharmoni dengan rezim hukum pendidikan tinggi yang berasaskan nirlaba. Diperlukan harmonisasi regulasi serta pengaturan teknis yang ketat guna menjamin kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi tridarma perguruan tinggi. Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan