<![CDATA[BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan (UU No. 24 Tahun 2011) yang mengelola dua jenis dana, yaitu Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Dana BPJS. Dalam menjalankan operasional usahanya BPJS Kesehatan membutuhkan aset berupa rumah dinas dan kendaraan operasional. Aset tersebut diperoleh dengan cara sewa yang diangsur berdasarkan perjanjian kotrak kerja. Perlakuan akuntansi sewa atas aset tersebut dilakukan berdasarkan standar akuntansi PSAK 116 tentang Sewa. Dalam PSAK tersebut perlakuan akuntansi transaksi sewa di pisahkan antara sisi Lesse (Penyewa) dan Lessor (Pesewa). Dalam penelitian ini penulis membahas dari sisi penyewa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi aset sewa pada BPJS Kesehatan berdasarkan PSAK 116. Fokus kajian mencakup lima area: pengidentifikasian kontrak sewa, pengukuran liabilitas, pencatatan transaksi, penyajian laporan, serta dampak perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, menggabarkan perlakuan akuntansi sewa dari sisi penyewa dan membandingkannya dengan standar akuntansi PSAK 116 menggunakan studi kasus transaksi sewa yang terjadi di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menggunakan tingkat diskonto berbeda tiap tahun sesuai SBDK, yaitu 8,57% tahun 2025, 8,47% tahun 2024, dan 8,29% tahun 2023. Secara umum penerapan PSAK 116 sudah sesuai untuk pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa, namun penyajian laporan keuangan dan pengelompokan liabilitas belum konsisten. Transaksi sewa telah dikenakan PPh Pasal 23, tetapi pencatatan pajak masih perlu disesuaikan dengan peraturan.]]>
Copyrights © 2026
