Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Analisa Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Watutumou III Kabupaten Minahasa Utara Jolly Turangan; Kiet Tumiwa; Alpindos Toweula
Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol 16 No 1 (2020): JBK - Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan
Publisher : P3M Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.934 KB) | DOI: 10.31940/jbk.v16i1.1826

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyusunan peraturan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pelaksanaan teknis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematika hukumnya. Data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Analisa data menggunakan deskriptif analitis guna memperoleh gambaran yang rinci dan sistematis berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan teknis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Watutumou III sudah menerapkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, yang tertuang dalam pelaksana teknis Permendagri No.113 Tahun 2014 dengan baik berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam hal pengelolaan keuangan desa, yaitu tergambar pada pelaksanaan keuangan desa yang menjelaskan bagaimana pembangunan di desa Watutumou III telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Analisis Pengelolaan Kas dalam Mewujudkan Efisiensi Keuangan pada Kantor Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun 2025 Yepron Yigibalom; Alpindos Toweula; Belthasar Trito Siahaan
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 5 No. 5: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v5i5.18849

Abstract

Pengelolaan kas merupakan komponen penting dalam public financial management karena menentukan kemampuan satuan kerja pemerintah dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu, akuntabel, dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan kas, efisiensi keuangan, serta kontribusi pengelolaan kas dalam mewujudkan efisiensi keuangan pada Kantor Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun Anggaran 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima informan kunci, observasi non-partisipan, dan dokumentasi atas DIPA, LRA, BKU, SPM/SP2D, berita acara rekonsiliasi, serta SOP keuangan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan triangulasi sumber, teknik, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kas dilaksanakan melalui perencanaan berbasis data historis, pelaksanaan SPP-SPM-SP2D yang tertib, pengendalian berlapis melalui rekonsiliasi harian dan bulanan, serta pelaporan berbasis SAKTI. Efisiensi keuangan tercermin pada realisasi anggaran 99,58%, sisa anggaran 0,42%, saldo kas Rp0, dan nihil selisih rekonsiliasi. Dalam kerangka Value for Money, efisiensi tersebut tampak pada dimensi economy, efficiency, dan effectiveness. Penelitian ini menegaskan pentingnya stewardship aparatur keuangan dalam menjaga kas negara dan keberlanjutan layanan peradilan. Temuan ini memperluas bukti kualitatif PFM pada satuan kerja peradilan militer.
Analysis of the Effectiveness of Tax Deduction Reporting in the SP2D Treasury Sector of the Manado City BKAD Randy Kaparang; Stevie Kaligis; Fanesa Esalia Minanda Syaefudin; Alpindos Toweula
INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/inventory.v10i1.23189

Abstract

Transparent, effective, and accountable regional financial management is one of the main pillars in realizing good governance. One important aspect of this is the process of reporting tax deductions on the Fund Disbursement Order (SP2D) carried out by the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Manado City. This study aims to assess the effectiveness of tax deduction reporting on SP2D while identifying the challenges encountered in its implementation. The method used is qualitative descriptive, with data collection through observation, interviews, and documentation. The results of tax reporting generally comply with regulations; however, its effectiveness is not yet optimal due to challenges such as limited human resources, delayed reporting, and the lack of integration between the regional financial system and the national tax system. These findings emphasize the need to enhance human resource capacity, optimize an integrated reporting system, and synchronize data across agencies. This study contributes to strengthening the understanding of the effectiveness of public sector tax reporting and provides strategic recommendations for continuous improvement. Key recommendations include technical training, updating information systems, and leveraging information technology to enhance the accuracy and timeliness of local tax reporting.
Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Sewa Bagi Penyewa Berdasarkan PSAK 116 Studi Kasus BPJS Kesehatan Kedeputian Hana Sirait; Alpindos Toweula; Nixon Sondakh
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 5 No. 6: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v5i6.17862

Abstract

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan (UU No. 24 Tahun 2011) yang mengelola dua jenis dana, yaitu Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Dana BPJS. Dalam menjalankan operasional usahanya BPJS Kesehatan membutuhkan aset berupa rumah dinas dan kendaraan operasional. Aset tersebut diperoleh dengan cara sewa yang diangsur berdasarkan perjanjian kotrak kerja. Perlakuan akuntansi sewa atas aset tersebut dilakukan berdasarkan standar akuntansi PSAK 116 tentang Sewa. Dalam PSAK tersebut perlakuan akuntansi transaksi sewa di pisahkan antara sisi Lesse (Penyewa) dan Lessor (Pesewa). Dalam penelitian ini penulis membahas dari sisi penyewa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi aset sewa pada BPJS Kesehatan berdasarkan PSAK 116. Fokus kajian mencakup lima area: pengidentifikasian kontrak sewa, pengukuran liabilitas, pencatatan transaksi, penyajian laporan, serta dampak perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, menggabarkan perlakuan akuntansi sewa dari sisi penyewa dan membandingkannya dengan standar akuntansi PSAK 116 menggunakan studi kasus transaksi sewa yang terjadi di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menggunakan tingkat diskonto berbeda tiap tahun sesuai SBDK, yaitu 8,57% tahun 2025, 8,47% tahun 2024, dan 8,29% tahun 2023. Secara umum penerapan PSAK 116 sudah sesuai untuk pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa, namun penyajian laporan keuangan dan pengelompokan liabilitas belum konsisten. Transaksi sewa telah dikenakan PPh Pasal 23, tetapi pencatatan pajak masih perlu disesuaikan dengan peraturan.
Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Retur Penjualan Berdasarkan Pmk 81 Tahun 2024 pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado Victoria Gwinlita Kondoj; Johanes Herbert Tene; Alpindos Toweula
Journal of Management and Creative Business Vol. 4 No. 4 (2026): Oktober : Journal of Management and Creative Business
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/jmcbus.v4i4.8026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan PPN (PPN) pada transaksi retur penjualan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 di PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis dokumen transaksi, prosedur administrasi retur penjualan, faktur, surat retur, dan data transaksi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses retur penjualan didukung oleh prosedur administrasi dan dokumentasi yang melibatkan beberapa fungsi internal perusahaan. Pada transaksi Apotek Prima Medikom, retur terjadi karena kesalahan harga faktur. Faktur awal mencatat nilai transaksi sebesar Rp 7.380.000, sedangkan nilai yang benar berdasarkan harga yang disepakati adalah Rp 5.529.000, sehingga terjadi selisih sebesar Rp 1.851.000. Proses koreksi didukung oleh penerbitan Surat Retur Nomor RET04250050, yang mencatat PPN yang dikembalikan sebesar Rp 811.800. Penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik menunjukkan implementasi administrasi pajak berbasis elektronik. Namun, penelitian ini tidak dapat sepenuhnya memverifikasi proses pelaporan PPN karena Surat Pemberitahuan Pajak PPN Berkala dan bukti proses transaksi dalam sistem administrasi pajak tidak tersedia. Oleh karena itu, perlakuan pengembalian penjualan telah menetapkan prosedur dan dokumentasi yang dapat ditelusuri, tetapi diperlukan rekonsiliasi yang lebih kuat antara data penjualan, catatan akuntansi, nota pengembalian, dan sistem administrasi pajak untuk memastikan konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan PPN.
Pengaruh Kualitas Layanan Digital CEISA 4.0 Terhadap Efektivitas Pemberian Fasilitas Kepabeanan pada KPPBC TMP C Bitung Nadia Masloman; Alpindos Toweula; Anita Ludia Vivian Wauran
Jurnal Riset Akuntansi Vol. 4 No. 4 (2026): November: Jurnal Riset Akuntansi
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jura-itb.v4i4.4842

Abstract

Technical impediments, including central server latency and automated document rejections within the CEISA 4.0 platform at KPPBC TMP C Bitung, potentially disrupt the distribution of customs facilities for business entities in the Special Economic Zone (SEZ) and Bonded Zones. This study aims to empirically test the effect of CEISA 4.0 digital service quality on the effectiveness of customs facility provisions. Employing an explanatory quantitative design, data were collected through a census method covering 68 active business users and analyzed using simple linear regression via IBM SPSS. The empirical findings reveal that CEISA 4.0 digital service quality exerts a positive and statistically significant effect on the effectiveness of customs facility distribution , with a coefficient of determination of 69.3%. A theoretical synthesis of DeLone & McLean and Richard M. Steers indicates that system reliability, data accuracy, and service responsiveness serve as primary pillars for enhancing institutional timeliness, targeted allocation, and administrative transparency. Customs authorities are advised to strengthen local network bandwidth, improve central server stability, and optimize technical support to minimize dwell times and foster regional economic growth.
Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. RCK Hani Marlina; Alpindos Toweula; Sintia N. Korompis
JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2026): October
Publisher : CV. Muris Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62421/jibema.v4i2.875

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT RCK, perusahaan manufaktur pengolahan kelapa yang seluruh penjualannya diekspor, dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen perusahaan serta peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 penjualan ekspor sebesar Rp93.483.169.065 dikenai tarif 0%, sehingga Pajak Keluaran nihil. Pajak Masukan sebesar Rp108.000.000 dapat dikreditkan sehingga perusahaan berada pada posisi lebih bayar, dan pilihan restitusi dinilai tepat dibandingkan kompensasi. Pembelian kelapa dari petani tidak dikenai PPN dan tidak dicatat sebagai Pajak Masukan. Dengan demikian, perlakuan PPN pada PT RCK telah sesuai dengan Undang-Undang PPN dan Undang-Undang KUP. Penelitian ini terbatas pada satu tahun pajak dan data rekapitulasi dari kantor pusat dan konsultan pajak.