<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas debat publik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebagai instrumen penguatan prinsip demokrasi dan partisipasi politik warga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Data diperoleh melalui wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan masyarakat pemilih di Kabupaten Tabalong, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, aturan hukum tentang debat Pilkada sudah kuat dan lengkap, namun efektivitasnya berkurang karena aturan teknis sering terbit terlambat sehingga waktu sosialisasi kepada publik menjadi sempit. Kedua, debat Pilkada efektif secara prosedural sebagai instrumen penegakan prinsip demokrasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan, tetapi efektivitas dari segi substansi masih terbatas karena isi debat masih didominasi janji dibandingkan program yang konkret dan terukur. Ketiga, debat Pilkada hanya cukup efektif dalam memperkuat partisipasi politik warga karena masih terhambat oleh faktor struktural, kognitif, dan substantif. Secara keseluruhan, debat Pilkada 2024 di Kabupaten Tabalong berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang kuat secara hukum tetapi belum optimal secara substansi. Penelitian ini menyarankan perbaikan format debat, penguatan sosialisasi, dan penerbitan aturan teknis yang lebih awal guna meningkatkan efektivitasnya.]]>
Copyrights © 2026
