Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ergina Faralita
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstractClear regulation is needed regarding the arrangement in term of authority and the process of establishing regional regulations based on Islamic sharia. This is aimed at avoiding contradictions with the legislation established by the central government. Islamic sharia- based on regional regulation are made in order to implemention freedom of regulation in religion as guaranteed on 1945 constitution Article 29. So that regional regulations are able to make a positive contribution to the development of national law in Indonesia. Keywords: Regional Regulations, Islamic Sharia AbstrakDiperlukan pengaturan yang jelas tentang tatanan dari segi kewenangan dan proses pembentukan Peraturan daerah yang berbasis syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari pertentangan dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Perda yang berbasis syariat Islam dibuat dalam rangka untuk mengimplementasikan kebebasan pengaturan dalam beragama sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Sehingga Perda tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Syariat Islam

Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan Muhammad Fahmi Al-Amruzi; Ergina Faralita
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 21 No. 2 (2022)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v21i2.8507

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep dan kehidupan rumah tangga santri pondok pesantren yang telah melakukan pernikahan. Penelitian ini berusaha untuk melihat para santri di beberapa Pesantren di Kalimantan Selatan yang mendapatkan izin dari Kiyai (guru). Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih pada kajian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan lokasi penelitian di Kalimantan Selatan dengan perwakilan setiap pesantren yang diteliti adalah pimpinan, guru, dan santri yang melangsungkan pernikahan pada masa sekolah di pesantren. Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa pernikahan yang dilakukan oleh santri bedasarkan asas hukum dan Undang-undang Pernikahan, meskipun ada juga yang sirri. Alasan pernikahan tersebut karena khawatir dengan masa pergaulan bebas sekarang ini dan menjaga santri agar tetap focus dalam mengembangkan keilmuannya. This study aims to find the concept and household life of Islamic boarding school students who have married. This research attempts to look at the students in several Islamic boarding schools in South Kalimantan who have obtained permission from the kiyai (teacher). The method used in this research is more of a field study with a descriptive-qualitative approach with research locations in South Kalimantan with representatives of each pesantren studied being leaders, teachers, and students who married during their school years at the pesantren. The findings of this study are that marriages carried out by santri are based on legal principles and the Marriage Law, although there are also those who are sirri. The reason for the marriage was because they were worried about the current promiscuity period and keeping the students focused on developing their knowledge.

POLITIK HUKUM DALAM PERANCANGAN PERATURAN DAERAH Ahmadi Hasan; Ergina Faralita
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Politik hukum mempunyai fungsi penting dalam pembentukan pedoman dan peraturan hukum. Konsep regulasi yang ada di Indonesia mengutamakan regulasi tertulis dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan sebagai dasar setiap otoritas yang berusaha menciptakan hukum yang mampu mengawal rakyat dan adil. Pendekatan pencarian yang digunakan adalah pencarian normatif yang berfokus pada data sekunder, khususnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana kejahatan utama. Akibat dari pembelajaran tentang negara bahwa politik merupakan suatu kebijakan penyelenggara negara yang sangat vital dalam mengetahui arah, bentuk, dan isi undang-undang yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan patokan larangan sesuatu. Perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem. Selanjutnya, politik hukum nasional dapat berarti suatu pelaksanaan ketentuan hukum yang ada secara konsisten, serta pembaharuan ketentuan yang ada dan yang sudah seharusnya. Suatu Peraturan Perundang-undangan sangatlah diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kesehariannya.

Empirical Factors of Takliq Talaq Through Electronic Media in View of Positive Law And Islamic Law Ahdiyatul Hidayah; Rif’an Syafruddin; Ergina Faralita; Faturrahman Fahrozi; Ahmad Rifani
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 23 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v23i2.12255

The words talaq are usually expressed verbally or directly by the husband to his wife, so that the wife can directly hear the expression of the word divorce from her husband. But along with the era of globalization, communication media in the form of cellphones turned out to be used by some husbands who were disappointed with their wives as a medium to declare divorce. The phenomenon of talaq through electronic media raises legal questions about its validity in terms of Islamic law. Based on the provisions of Article 65 of Law No. 7 of 1989 junto article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI) it is explained that divorce can only be carried out in front of a panel of judges in a court session. Divorce through social media reaps many pros and cons among scholars about its validity. Talaq through mobile electronic media either only in the form of sound or accompanied by its form in the form of pictures (video calls) in sharia talaq is declared as legal talaq, talaq is carried out via SMS, so scholars position this problem the same as the issue of divorce through writing. Meanwhile, according to the law on marriage in Indonesia, it is only declared valid if it is pronounced in a religious court.

Kebaruan Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahir Undang-undang Cipta Kerja Akhmad Nazar Virgiawan; Dian May Syifa; Ergina Faralita
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/d6nkw771

Hukum ketenagakerjaan atau Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial, utamanya memberikan landasan hak bagi pelaku produksi barang dan jasa, selain sebagai payung hukum hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan. Setiap kebijakan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja harus dilihat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai konsep umum dari hukum ketenagakerjaan, kemudian juga akan dibahas mengenai kedudukkan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Implikasi dari penetapan Undangundang Cipta Kerja terhadap Hukum Ketenagakerjaan hingga bagaimana sistem hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja. Dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sifat riset ex post facto, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa yang menjadi topik pembahasan terjadi, kemudian memperhatikan variabel yang diteliti dengan refresentatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hukum ketenagakerjaan dari pembaruan setelah lahirnya undang-undang cipta kerja pada aspek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourcing), Waktu Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Tenaga Kerja Asing (TKA), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesimpulan dari pembahasan ini adalah klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja (omnibuslaw) merupakan sebuah produk hukum yang lebih meringankan para pengusaha dan mengikat pada pekerja.

Implementation of Article 6c of the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 concerning Protection of the Safety of Motorcycle Users against Motorists Who Smoking in East Banjarmasin District Astiana; Ergina Faralita
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.57

ABSTRACT Smoking is a way of life for some people, from parents, teenagers, men, women and even children. Smoking is now an activity that is often found in various places, even on the highway, drivers and drivers are very often found smoking while driving. Minister of Transportation Regulation No. 12 of 2019, which contains Article 6C which prohibits motorists from smoking while driving, is issued to maintain public safety and minimize the impact of smoking drivers. However, in its implementation there are still many encountered from both the service, police and the community, lack of communication and lack of coordination and public awareness. The purpose of this research is to find out how the implementation of Permenhub No. 12 of 2019 concerning the protection of the safety of motorbike users who are used for the benefit of society. And to identify obstacles in the implementation. This research is an empirical legal research with a sociological legal approach, researchers conducted observations and interviews with 2 agencies, namely the Banjarmasin City Transportation Service and the Banjarmasin Police Traffic Unit as well as 20 driver informants who were in research locations in East Banjarmasin District. This study found that the implementation of the Minister of Transportation Regulations had not been fully implemented properly, as seen from the number of motorists who smoke while driving which is the object of the author's research. And there are 5 obstacles in the implementation of this regulation, namely communication, resources, disposition, public awareness about the law and no strict sanctions from the police against violators. Keywords: Implementation, Motorists, Smoking, Banjarmasin ABSTRAK Merokok merupakan gaya hidup bagi sebagian orang, mulai dari orang tua, remaja, pria, wanita bahkan anak-anak. Merokok kini menjadi kegiatan yang sering dijumpai di berbagai tempat, bahkan di jalan raya pun sangat sering dijumpai pengemudi dan pengendara yang merokok sambil berkendara. Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 yang memuat Pasal 6C yang melarang pengendara kendaraan bermotor untuk merokok saat berkendara dikeluarkan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalisir dampak dari pengemudi yang merokok. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui baik dari pihak dinas, kepolisian maupun masyarakat, kurangnya komunikasi dan kurangnya koordinasi serta kesadaran masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada 2 instansi yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Satlantas Polresta Banjarmasin serta 20 orang informan pengemudi yang berada di lokasi penelitian di Kecamatan Banjarmasin Timur. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terlihat dari masih banyaknya pengendara yang merokok sambil berkendara yang menjadi objek penelitian penulis. Dan terdapat 5 hambatan dalam implementasi peraturan ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, kesadaran masyarakat tentang hukum dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak kepolisian terhadap para pelanggar. Kata kunci: Implementasi, Pengendara Kendaraan Bermotor, Merokok, Banjarmasin

Implementation Of Tanah Laut Regent Regulation Number 79 Of 2019 On Disaster Management Plan (Case Study Of Flood Disaster In Pandahan Village, Bati-Bati District, Tanah Laut Regency) Muhammad Akrie; Arie Sulistyoko; Ergina Faralita
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.66

Abstract Because of the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 concerning Disaster Management Plans, with the objectives contained in Article 2 Paragraph (1), namely to realize integration in planning disaster management and so that the implementation of disaster management can be carried out smoothly, in an integrated order, safe and accountable. From the results of interviews and observations made by the author, the government is still not maximized as the lack of socialization from the government to the public about the flood disaster, the lack of responsiveness of the government when the flood disaster and quite slow in doing mitigation when post-flood disaster. This research is empirical legal research using qualitative descriptive approach. The main Data is the interview (primary), while the document data is as supporting data (secondary). The primary data collection technique was conducted through interviews with 7 informants, using a structured interview list, while the secondary data in the form of documents taken from BPBDS in Tanah Laut Regency. The results obtained showed that the implementation of the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 on Disaster Management Plans has been done quite well, the factors inhibiting the achievement of maximum implementation are the lack of cooperation between the government and local communities and the lack of BPBD facilities themselves to achieve the goals in the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 on Disaster Management Plans. Keywords: implementation, regulation, flood disaster management. Abstrak Karena adanya peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana, dengan tujuan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) yaitu mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan lancar, terpadu, aman, dan akuntabel. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, pemerintah masih belum maksimal seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bencana banjir, kurang tanggapnya pemerintah ketika terjadi bencana banjir dan cukup lambatnya pemerintah dalam melakukan penanggulangan ketika pasca bencana banjir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama yang digunakan adalah wawancara (primer), sedangkan data dokumen sebagai data pendukung (sekunder). Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan 7 orang informan, dengan menggunakan daftar wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diambil dari BPBD Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana telah dilakukan dengan cukup baik, faktor penghambat tercapainya implementasi yang maksimal adalah kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat dan kurangnya fasilitas BPBD itu sendiri untuk mencapai tujuan yang ada di dalam peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Kata kunci: implementasi, regulasi, penanggulangan bencana banjir.

Dampak dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah di Indonesia Nur Wakhidah; Mida Mar`atus Sholihah; Rasyid Rizani; Ergina Faralita
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture,
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i1.267

Abstract This research aims to analyse the emergence and solution such as the marriage restriction rule in Indonesia. This research uses the normative legal method. The approach in this research is the approach of legislation, fikh and case. The analysis is done using a qualitative method. The theory used in data analysis is the contemporary maqashid system of maqashid, progressive law, legal pluralism theory, gender theory, Maslow's theory of structure, structural theory, and the theory of knowledge of the power of knowledge. The results of this study show a positive impact of the sustainer of marriage restrictions rule in Indonesia, in terms of legal substance on marriage in Indonesia has accommodated values of equality between men and women and psychological protection and child reproduction. This is in line with contemporary feminist theory and gender equality theory. The negative effect of adhering to the marriage rule of this marriage is the high demand for marriage dispensation. The high demand for marriage dispensation proves that people do not live in accordance with the rule. In addition, people have other behavioural references and there is a primary need for sex. This rule has not been internalised in both people. This is based on Maslow's theory of needs, the theory of pluralism. The solution of the sustainable rule of age marriage, in the end, the new contraction is an ideal concept of consolation in the progressive-based state of the progressive law, none other than to realise justice. The next step, in the practice of prachis, when progressive law as the basis of the judge's concept of justice enters the realm of law enforcement, the whole process of working law enforcement instruments should be verified in the factors of justice, welfare, concern for the community and others, which are all contained in the values of Pancasila. In the knowledge of knowledge, the cooperation of the state with the ulama as the Islamic agent and community Straigate / Adat Stadder as an agent of Adjust Law. In addition, the knowledge of the urgency of Nonal age restriction is inserted into the school curriculum. Keywords: Impact, Solution, Card Renewal Rules Rules. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan solusi keberlakuan aturan pembatasan usia nikah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, fikih dan kasus. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam analisis data adalah teori maqashid syari’ah kontemporer, hukum progresif, teori pluralisme hukum, teori gender, teori kebutuhan maslow, teori strukturasi, dan teori relasi kuasa pengetahuan. Hasil kajian ini menunjukkan dampak positif dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah di Indonesia, dari segi substansi hukum tentang pernikahan di Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan perlindungan psikologi dan reproduksi anak. Hal ini sesuai dengan teori maqashid kontemporer dan teori kesetaraan gender. Adapun dampak negatif dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah ini adalah tingginya permintaan dispensasi kawin. Tingginya permintaan dispensasi kawin membuktikan bahwa masyarakat tidak menghayati peraturan tersebut. Selain itu, masyarakat memiliki rujukan lain dalam berperilaku dan ada kebutuhan primer terhadap seks. Peraturan ini belum terinternalisasi dengan baik dalam diri masyarakat. Hal ini berdasarkan teori kebutuhan Maslow, teori pluralisme. Solusi dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah, pada akhirnya kontruksi baru yang ideal konsep kemaslahatanhakim dalam menyelesaikan perkara berbasis hukum progresif, tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan. Langkah selanjutnya, dalam tataran praksis, ketika hukum progresif sebagai basis konsep keadilan hakim masuk dalam ranah penegakan hukum, maka seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum tersebut harus bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat dan lain-lain, yang kesemuanya itu telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam tataran pengetahuan, kerjasama antara negara dengan ulama sebagai agen hukum Islam dan tokoh masyarakat/ tokoh adat sebagai agen hukum adat. Selain itu, pengetahuan urgensi pembatasan usia nikah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kata Kunci: Dampak, Solusi, Aturan Pembatasan Usia Nikah.

Adat Jawa Dalam Asuhan Kehamilan Perspektif Hukum Islam Rofika Dwi Permata Sari; Nur Wakhidah; Ergina Faralita
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.833

Javanese traditional traditions in pregnancy have strong cultural values, such as the mitoni event (seven months of pregnancy) and other rituals. This tradition is often seen as a form of respect for the ancestors as well as hope for the safety of the mother and baby. This research aims to analyze jaa pregnancy customs from an Islamic perspective. Using a descriptive qualitative research method and analysis of Islamic literature and culture, it was found that several traditions have positive values, such as strengthening relationships and providing psychological support to pregnant women. However, practices that conflict with monotheism, such as belief in certain objects or rituals as determinants of salvation, need to be straightened out. In the maslahah concept, this tradition can be preserved provided that it is adapted to suit Islamic values, thereby providing benefits without violating religious principles. This research emphasizes the importance of synergy between custom and religion to create Islamic cultural harmony. The results of research on Javanese customs in pregnancy from an Islamic perspective with a maslahah (benefit) approach usually highlight how local traditions are in harmony or not with the principles of Islamic law.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Banjarmasin Oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nurul Hikmah; Ergina Faralita
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1122

Penelitian ini membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar di Kota Banjarmasin dengan pokok masalah, bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lansia terlantar di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya upaya dari dinas sosial dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar dengan menyediakan berbagai layanan seperti bantuan keuangan, makanan, tempat tinggal serta layanan kesehatan bagi lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga atau yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search